Jumlah penduduk miskin di Jateng tercatat 3,7 juta jiwa

Semarang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengingatkan jajarannya untuk tetap bekerja keras menurunkan angka kemiskinan meski sejauh ini sudah menunjukkan penurunan.

"Apakah masyarakat sudah sejahtera? Karena fakta di lapangan, masyarakat masih banyak yang di bawah garis kemiskinan, bahkan kemiskinan ekstrem," katanya, di Semarang, Senin.

Hal tersebut disampaikannya merefleksikan potret kemiskinan Jateng yang sebentar lagi memeringati hari ulang tahun (HUT) yang ke-79 pada 19 Agustus 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, persentase penduduk miskin di Jateng pada Maret 2024 mencapai 10,47 persen atau sebanyak 3,70 juta orang.

Angka tersebut turun 0,30 persen dibanding periode sebelumnya pada Maret 2023 yang tercatat sebanyak 3,79 juta orang.

Nana menilai bahwa usia 79 tahun untuk sebuah provinsi adalah usia yang mapan, artinya sudah cukup dewasa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Seiring dengan kemapanan usia, mantan Kapolda Metro Jaya itu mengatakan kondisi masyarakat juga semestinya sejahtera.

Karena itu, ia menyampaikan terima kasih atas keseriusan jajarannya untuk menurunkan angka kemiskinan, namun kerja keras tetap harus dilakukan.

"Saya minta betul-betul tingkatkan pelayanan. Selain itu bagaimana upaya-upaya untuk menyejahterakan masyarakat," katanya.

Nana berharap keberadaan pemerintah benar-benar didedikasikan untuk masyarakat, harus inovatif, dan bisa menyentuh masyarakat.

Ia mengatakan bahwa program-program juga mesti bisa memenuhi harapan masyarakat sehingga bisa mendapatkan kepercayaan.

Pada kesempatan itu, Nana mengatakan bahwa tahun 2024 sudah memasuki triwulan ketiga sehingga target kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah semestinya sudah mulai nampak.

“Saya mengharapkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah dilakukan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu,” kata dia.

Menurut dia, triwulan ketiga merupakan masa yang krusial dalam siklus anggaran dan kinerja pemerintahan.

"Jadi saya harapkan betul-betul 'check and re-check', apakah di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) ini sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan," katanya.