DPRD : Infrastruktur jalan di Blora jadi prioritas di tengah efisiensi

Senin, 1 Desember 2025 14:48 WIB

Persetujuan bersama Bupati Blora dan DPRD terhadap Raperda APBD Kabupaten Blora tahun anggaran 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Blora, Minggu (30/11/2025) malam. (ANTARA/Gunawan.)

Blora (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blora Mustofa menegaskan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tetap dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 dan menjadi skala prioritas, meskipun mengalami efisiensi anggaran dari pusat.

"Pemotongan transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 mencapai Rp376 miliar, namun belanja daerah justru mengalami kenaikan, terutama pada sektor infrastruktur jalan, yang menjadi prioritas pembangunan tahun depan," ujarnya di Blora, Senin.

Ia mengungkapkan belanja daerah Kabupaten Blora tahun anggaran 2026 dipastikan naik menjadi Rp2,214 triliun, meningkat sekitar Rp50 miliar dari proyeksi dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026 yang sebesar Rp2,163 triliun. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna persetujuan bersama Bupati Blora dan DPRD Blora terhadap Raperda APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 pada Minggu (30/11) malam.

Menurut dia kenaikan belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) diperkirakan mencapai sekitar Rp20 miliar, bahkan berpotensi lebih.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah juga harus melakukan berbagai langkah penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Salah satunya sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat sebagai kunci agar program pembangunan tahun 2026 berjalan optimal.

"Pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota wajib melakukan langkah penyesuaian. Sinkronisasi perencanaan dengan kebijakan pusat sangat penting agar program pembangunan 2026 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya demi kemakmuran masyarakat Blora," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, masukan, dan catatan strategis terhadap Raperda APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026.

Ia menegaskan kondisi fiskal tahun 2026 memang menghadapi tantangan, terutama akibat penyesuaian TKD dari pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah adaptasi, termasuk optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta penajaman program prioritas.

"Seluruh masukan fraksi akan kami tindak lanjuti secara teknis bersama OPD terkait. APBD 2026 harus kita jalankan lebih cepat, tepat, dan berdampak langsung pada masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga akuntabilitas, memperkuat transparansi, dan memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Blora Adiria memaparkan struktur utama Rancangan APBD 2026, pendapatan daerah sebesar Rp2,225 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp2,214 triliun, sehingga surplus Rp11.250 miliar.

"Surplus tersebut akan digunakan untuk pembiayaan daerah, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2026 diproyeksikan nihil," ujarnya.

Ia menambahkan bila dibandingkan dengan dokumen RKPD 2026, maka pendapatan daerah naik sekitar Rp37 miliar dari Rp2,187 triliun, belanja daerah naik sekitar Rp50 miliar dari Rp2,163 triliun, dan surplus naik sekitar Rp8,1 juta dari proyeksi sebelumnya Rp11,241 miliar.

Pada RKPD 2026, total belanja daerah semula dirancang sebesar Rp2,163 triliun, dengan alokasi belanja operasi Rp1,550 triliun, meliputi belanja pegawai (ASN) sebesar Rp1,078 triliun, belanja barang dan jasa sebesar Rp408 miliar, belanja hibah sebesar Rp50,8 miliar, belanja bunga pinjaman sebesar Rp11,2 miliar, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp1,2 miliar (pos terkecil).

"Pemkab Blora juga menganggarkan belanja tak terduga (BTT) sebesar Rp33,4 miliar," ujarnya.