Pati (ANTARA) - Kabupaten Pati, Jawa Tengah resmi masuk dalam nominasi Kabupaten Kreatif bersama delapan daerah lainnya di Indonesia, kata Bupati Pati Sudewo.
"Proses penilaian telah berjalan dan tim Kabupaten Pati telah memaparkan berbagai potensi unggulan daerah kepada dewan juri yang bekerja secara independen," ujarnya saat membuka kegiatan Workshop Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk para pegiat ekonomi kreatif (Ekraf) jasa TIK yang digelar di Hotel Safin Pati, Selasa.
Bahkan, kata dia, pemaparan dilakukan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Pati, yang menyoroti perkembangan subsektor ekonomi kreatif serta kesiapan daerah dalam penguatan inovasi.
"Penetapan pemenang akan diumumkan pada 3 Desember. Kita berharap Pati dapat meraih predikat Kabupaten Kreatif tahun ini," ujar Sudewo.
Melalui workshop tersebut, Sudewo menekankan pentingnya kesiapan para pelaku ekonomi kreatif dalam menghadapi tantangan era digital, termasuk peningkatan pemahaman mengenai perlindungan data pribadi.
Ia menambahkan Kabupaten Pati memiliki banyak talenta kreatif yang potensial. Bahkan, sejumlah pelaku Ekraf dari Pati telah mendapat apresiasi langsung dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagai bukti bahwa kreativitas masyarakat Pati terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional.
"Kegiatan workshop ini juga menjadi ruang penguatan wawasan bagi pelaku Ekraf dalam memahami pentingnya keamanan data di tengah perkembangan teknologi digital," ujarnya.
Ia menegaskan Ekraf merupakan sektor yang perlu terus ditumbuhkan dan dikembangkan karena memiliki potensi besar dalam mendorong pergerakan perekonomian masyarakat.
"Pemerintah Kabupaten Pati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Ekraf yang telah memberikan ilmu pengetahuan tentang teknologi ekonomi kreatif. Memang ekonomi kreatif ini perlu kita tumbuhkan dan kita kembangkan," ujar Sudewo.
Lebih lanjut, Sudewo menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah melihat besarnya potensi tersebut, sehingga menetapkan ekonomi kreatif sebagai sektor strategis yang ditangani kementerian tersendiri.
