Purwokerto (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan RM Margono Djojohadikusumo merupakan salah seorang peletak dasar pemikiran sistem ekonomi Pancasila di Indonesia.
“Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem yang sejalan dengan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” katanya dalam Seminar Nasional bertajuk “Tribute to Margono, Menyambut Koperasi Desa Merah Putih di Banyumas Raya dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan” di Auditorium Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis siang.
Pada awal era kemerdekaan, kata dia, Margono Djojohadikusumo bersama dengan Bung Hatta atau Mohammad Hatta juga menyusun sebuah pola rencana program pembangunan yang terumuskan di dalam program pembangunan semesta berencana.
Di dalam pembangunan semesta berencana itu, lanjut dia, sistem ekonomi Pancasila diturunkan dan diimplementasikan dalam bentuk sistem ekonomi Pancasila dan Margono Djojohadikusumo adalah peletak fondasi yang menjelaskan pentingnya pembangunan berbasis desa.
“Itu yang menjadi pikiran kuat dari Pak Margono Djojohadikusumo mengimplementasikan gagasan ekonomi Pancasila,” katanya menjelaskan.
Ia mengatakan di dalam ekonomi pedesaan, Margono Djojohadikusumo meletakkan bahwa demokrasi itu kalau muncul di tengah masyarakat khususnya di pedesaan, wadahnya berupa koperasi.
“Dan koperasi pasti terinspirasi oleh pikiran-pikiran Pak Margono, Bung Hatta, melihat kegiatan koperasi di Eropa atau sejarah berdirinya koperasi sebelum kemerdekaan di Banyumas ini,” katanya.
Ia mengatakan Margono Djojohadikusumo yang lahir di Banyumas telah melahirkan pemikiran yang tertuang dalam naskah konstitusi bangsa Indonesia, pola rencana pembangunan semesta berencana, dan di situ dimulailah pembangunan desa.
Selain itu, kata dia, Margono Djojohadikusumo dalam perencanaan pembangunan tersebut juga meletakkan pokok-pokok pikiran tentang membangun ekonomi dan keuangan inklusif termasuk mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) 46.
“BNI 46 pada waktu dulu sebenarnya bukan sekadar bank, tapi bank sentral. Tapi pada awal orde baru, bank sentralnya itu berubah menjadi Bank Indonesia, BNI-nya menjadi bank umum biasa,” katanya.
Lebih lanjut, Wamenkop mengatakan putra Margono Djojohadikusumo yang juga ayahanda Presiden Prabowo Subianto, yakni Prof Soemitro Djojohadikusumo aktif dalam kegiatan koperasi karena merupakan salah satu pendiri induk koperasi pegawai negeri dan mendirikan Bank Kesejahteraan Ekonomi.
Menurut dia, Margono Djojohadikusumo dan Prof Soemitro Djojohadikusumo memiliki pemikiran yang sama, yakni mendirikan koperasi dan bank
Saat sekarang, kata dia, Presiden Prabowo Subianto membikin Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan membentuk Danantara.
“Di sinilah benang merah pikiran Pak Margono Djojohadikusumo dengan pikiran Presiden Republik Indonesia sekarang, Bapak Prabowo Subianto,” katanya.
Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki gagasan mendirikan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih karena ada dua makna, yakni tahu persis koperasi di Indonesia ketinggalan jauh dibandingkan badan usaha milik negara dan badan usaha swasta, baik dari sisi aset, volume kegiatan usaha, maupun dari partisipasi masyarakatnya.
Oleh karena itu, kata dia, Presiden Prabowo secara cepat membuat badan usaha sebanyak 80.000 koperasi di Indonesia karena dengan cara tersebut, koperasi akan cepat punya aset, kegiatan usaha, dan anggota untuk menyusul ketertinggalannya dari BUMN maupun badan usaha swasta.
“Makna kedua, bukan hanya 80.000 badan usaha yang dibentuk, tapi juga ada di 80.000 desa seluruh Indonesia. Jadi sama persis dengan Pak Margono Djojohadikusumo tentang rural development (pembangunan pedesaan, red.), desa menjadi lokus dari kegiatan ekonomi Pancasila itu,” kata Wamenkop.
Baca juga: Pemkab Banyumas perkuat perlindungan sosial bagi penderes nira kelapa
