Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan setidaknya seluruh kabupaten/kota di wilayah itu sudah menerapkan Universal Coverage Health (UHC) pada 2025, seiring masih adanya empat kabupaten yang belum.
Sekretaris Daerah Jateng Sumarno menyebutkan bahwa pihaknya terus berupaya untuk mendorong seluruh kabupaten/kota menerapkan program UHC sebagai pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam Kegiatan Apresiasi Kontribusi Terhadap Program JKN Tahun 2023 dan Diskusi Panel Penganggaran Pemda untuk Program JKN Tahun 2024 yang digelar BPJS Kesehatan.
"Kami sudah berupaya, sebelumnya dari delapan yang belum (menerapkan UHC, red.) kami koordinasi terus bareng-bareng, upayakan, sehingga kemarin tinggal empat (kabupaten, red.)," katanya.
Empat kabupaten di Jateng yang belum mencakup program UHC, yakni Kabupaten Kendal, Cilacap, Grobogan, dan Jepara, namun dua pemerintah kabupaten di antaranya, yakni Jepara dan Kendal sudah menyanggupi pada tahun ini.
"Mudah-mudahan di 2024, dari empat kabupaten, yang dua kabupaten sudah menyanggupi di 2024 sehingga harapannya di tahun ini tinggal dua kabupaten (yang belum mencakup UHC," katanya.
Keempat kabupaten itu cakupannya masih di bawah 95 persen, kata dia, sehingga diharapkan pada tahun ini yang dua kabupaten lagi bisa menyusul, atau setidaknya cakupannya sudah mendekati UHC.
"Minimal, persentase (cakupan, red.) sudah mendekati UHC. Jadi, paling tidak di 2025 harapannya di Jateng seluruhnya sudah UHC," kata Sumarno.
Diakuinya, ada sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penerapan UHC, antara lain potensi keuangan masing-masing daerah yang berbeda dan jumlah penduduk yang harus dilindungi masing-masing daerah.
"Makanya, kolaborasi yang harus diintensifkan lagi adalah bagaimana mendorong kepesertaan mandiri. JKN itu tidak hanya bisa dari sisi pemerintah, tetapi kolaborasi berbagai pihak," katanya.
Termasuk, kata dia, kerja sama pihak swasta sebagai pemberi kerja untuk memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya, serta melalui program CSR (corporate social responsibility) bagi warga sekitar industri.
"Kami akan mendorong teman-teman swasta untuk berkontribusi CSR, minimal menjamin (pelayanan kesehatan, red.) warga di sekitar kawasan industri mereka. Kami akan koordinasikan terus," kata Sumarno.
Per 1 Juni 2024, jumlah peserta JKN di Jateng sebanyak 37.021.042 jiwa dari total jumlah penduduk 38.125.191 jiwa atau sebesar 97,10 persen dengan tingkat keaktifan sebesar 73,18 persen.
Dengan angka tersebut, Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan Mulyo Wibowo menyebutkan sebanyak 31 kabupaten/kota di Jateng berhasil mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau UHC dengan cakupan kepesertaan JKN di atas 95 persen.
"Kami sampaikan apresiasi setinggi-tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jateng dan pemerintah kabupaten/kota yang telah berkomitmen tinggi memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada warganya," katanya.*
Baca juga: BPJS Kesehatan upayakan empat kabupaten di Jateng capai UHC
Pemprov Jateng targetkan seluruh kabupaten/kota terapkan UHC di 2025
Dokumentasi - Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan Dwi Martiningsih menyerahkan penghargaan UHC kepada Bupati Demak Eisti'anah dengan disaksikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jateng Ema Rachmawati di Pendopo Kabupaten Demak, Senin (22/5/2023). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
