Jepara (ANTARA) - Sebanyak 17.799 siswa madrasah mulai tingkat MI, MTs hingga MA di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai upaya pemerintah meringankan beban biaya pendidikan siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin.
"Bantuan PIP ini dipastikan tanpa potongan sepeserpun karena langsung masuk ke rekening siswa penerima agar dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat penyerahan bantuan sosial PIP di MTs Matholibul Huda Mlonggo, Jepara, Rabu.
Dalam penyerahan bantuan tersebut, Abdul Wachid didampingi Bupati Jepara Witiarso Utomo dan Kepala Kantor Kementerian Agama Jepara Akhsan Muhyiddin.
Adapun sekolah yang siswanya mendapatkan bantuan, yakni MTs Darul Ulum Bandungharjo Donorojo, MTs KRM Marzuki Cepogo dan MA Hasyim Asy’ari Bangsri serta MTs Matholibul Huda Mlonggo.
Abdul Wachid mengungkapkan jumlah siswa di Kabupaten Jepara yang mendapatkan bantuan PIP termasuk tertinggi dibandingkan dua kabupaten tetangga, seperti Kabupaten Kudus dan Demak.
"Setelah menerima, bantuan bisa langsung dicairkan dan tanpa pungutan atau potongan apapun," ujarnya.
Adapun besarnya bantuan PIP untuk siswa MI sebesar Rp450 ribu setahun. Kemudian untuk siswa MTs sebesar Rp750 ribu, dan MA sebesar Rp1,5 juta setahun. Sedangkan siswa yang saat ini masih duduk di kelas VII akan menerima hingga kelas IX. Demikian halnya siswa yang saat ini duduk di kelas VIII. Meskipun tiap tahun akan ada evaluasi untuk memastikan bantuan itu tepat sasaran.
Abdul Wachid memastikan evaluasi akan terus dilakukan agar pemerataan lebih maksimal. Termasuk upaya menambah jumlah penerima PIP menjadi 25.000 siswa, meskipun tahun ini ada lonjakan dari sebelumnya hanya 3.000 siswa penerima.
Selain PIP, Abdul Wachid juga menyampaikan pemerintah menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk tahun mendatang, sebagai perluasan dukungan pendidikan berkelanjutan. Sehingga yang masuk IAIN atau UIN juga bisa mendapat KIP, mulai dari masuk awal hingga lulus kuliah.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan di madrasah dan pondok pesantren, termasuk infrastruktur dan kesejahteraan guru ngaji.
"Selain PIP dan KIP, kami juga mengupayakan madrasah dan pondok pesantren mendapatkan MBG sebagai penunjang pendidikan. Bahkan sudah disiapkan smart board senilai Rp90 juta. Ini perlu kita rawat bersama," ujarnya.
Ia memastikan pihaknya terus meminta penambahan anggaran agar PIP dan KIP bisa diberikan tidak hanya satu kali, tetapi berlanjut hingga siswa lulus, dengan evaluasi berkala setiap tahun.
Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo menyampaikan program PIP merupakan bukti nyata bahwa negara hadir untuk semua peserta didik, tanpa membedakan sekolah umum maupun madrasah.
"Bantuan PIP ini menegaskan bahwa negara tidak membedakan antara siswa di sekolah umum dan madrasah. Pemerintah memastikan anak-anak yang belajar di madrasah mendapat hak yang sama, akses yang sama, dan peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak," ujarnya.
Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 1.797 siswa madrasah di Kabupaten Jepara yang menerima bantuan PIP. Sehingga menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah meringankan beban biaya pendidikan sebanyak mungkin keluarga, serta mencegah anak putus sekolah karena alasan ekonomi.
"Kehadiran kami secara langsung di banyak madrasah bentuk komitmen pemerintah benar-benar hadir, turun langsung memastikan bantuan ini sampai dan diterima oleh anak-anak kita," ujarnya.
Baca juga: Pemkab Jepara targetkan Jembatan Banyuputih-Pendosawalan rampung Desember
