Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah, menyiapkan kuota tambahan untuk kepesertaan Program Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta sebesar 10.800 peserta per bulan mulai Juni hingga Desember 2025.
"Kami pastikan masyarakat Kota Semarang dapat terlayani kesehatannya dari sisi infrastruktur maupun pembiayaan. Ada penambahan kuota dimana target penambahan hingga 90.000 kepesertaan aktif pada UHC," kata Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, di Semarang, Senin.
Hingga Mei 2025, setidaknya sudah ada tambahan lebih dari 30.000 peserta Program UHC sehingga diproyeksikan hingga akhir tahun ini jumlah peserta UHC bisa mencapai 230 ribu jiwa.
Ia menyebutkan penyakit infeksi pernapasan tercatat sebagai jenis keluhan terbanyak yang ditangani melalui program tersebut.
Artinya, kata dia, kondisi tersebut menunjukkan urgensi perlindungan kesehatan yang merata dan responsif, terutama untuk penyakit umum yang bisa menyerang siapa saja.
Perluasan tersebut bukan berarti pemerintah berharap warga jatuh sakit, tetapi menjamin bahwa jika terjadi, masyarakat tidak akan terbebani biaya. “Semarang akan semakin bisa maju apabila masyarakatnya sehat,” ucap Agustina.
Menurut dia, fokus pemerintah adalah memastikan akses kesehatan warga, baik dari sisi infrastruktur maupun pembiayaan.
Ia menegaskan Pemkot Semarang serius dalam membenahi sektor kesehatan melalui program prioritas yang bertajuk Semarang Sehat, yang tidak hanya menguatkan pelayanan, tetapi juga memperluas jangkauan jaminan kesehatan bagi warganya.
Program tersebut mencakup dua langkah strategis yaitu penambahan kuota peserta UHC dan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan.
Selain jaminan kesehatan, lanjutnya, Pemkot Semarang juga memberikan perhatian serius terhadap jaminan keselamatan kerja, khususnya bagi para pekerja rentan.
Melalui Program Pijar Semar, tercatat sebanyak 7.217 pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menunjukkan respons atas keluhan masyarakat yang diterima wali kota maupun wakil wali kota sejak awal masa jabatan.
"Jumlahnya tidak main-main. Ini akan terus didata dan dikembangkan," katanya.
Sebagai bentuk intervensi aktif, Pemkot Semarang menggunakan APBD untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 7.217 pekerja rentan tersebut dan sebanyak 500 pekerja juga dijamin perlindungan jangka panjangnya melalui skema BPH JHT.
Ia menambahkan upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan juga dilakukan lewat pembangunan infrastruktur.
"Apa yang kurang dari kesehatan? Sarana. Jadi pustu (puskesmas pembantu) harus ditambah, puskesmas harus ditambah, rumah sakit juga. Kalau belum bisa nambah, ya bekerja sama dengan rumah sakit swasta," katanya.
Diharapkan, kata dia, setiap wilayah memiliki akses terhadap layanan kesehatan rujukan yang layak.
