Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah, menginformasikan sekitar 60.850 Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masuk sebagai penyandang program Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) Prioritas pada 2026.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batang Ida Susilaksmi di Batang, Rabu, mengatakan pada 2025 pihaknya masih mampu menjangkau 193 ribu jiwa PBI APBD dengan anggaran Rp60,1 miliar.
"Akan tetapi memasuki 2026 situasinya berubah drastis karena adanya kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah mengambil langkah sulit yaitu menonaktifkan sementara kepesertaan sejumlah PBI APBD," katanya.
.
Untuk memenuhi program UHC Prioritas 2026, pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp83 miliar, tetapi anggaran yang tersedia hanya Rp48 miliar, sehingga diperkirakan hanya mampu mencakup 60.850 orang.
Langkah efisiensi ini, kata dia, mengharuskan pihaknya memberikan layanan kesehatan gratis pada masyarakat yang tergolong rentan miskin hingga miskin ekstrem.
"Meski jumlah peserta menyusut, kami memastikan tetap ada celah bagi kondisi darurat melalui kuota bulanan. Solusinya, mereka bisa memanfaatkan kuota 850 jiwa per bulan untuk mengantisipasi masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan," katanya.
Ia mengatakan peserta PBI APBD yang nonaktif masih bisa dihidupkan kembali dengan syarat utama, warga memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Batang yang masuk dalam kelompok Desil I sampai V (rentan miskin dan miskin ekstrem).
"Di dalamnya termasuk bagi mereka yang mengidap penyakit dengan penanganan khusus. Bagi warga yang tidak masuk dalam data kemiskinan, namun secara riil tidak mampu masih ada jalan keluar yaitu cukup membawa surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala desa," katanya.
Baca juga: PMI Batang menghimpun Bulan Dana PMI Rp1,7 miliar
