Solo (ANTARA) - DPR RI memetakan solusi terkait masalah penyerapan susu segar oleh industri pengolahan susu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dalam beberapa waktu terakhir.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, mengatakan kunjungan kerja ke KUD Mojosongo untuk bertemu dengan para peternak susu sapi perah.
"Selain itu juga bertemu dengan kepala dinas terkait di tingkat kabupaten maupun provinsi serta Kementerian Pertanian," katanya.
Pada pertemuan tersebut, pihaknya sudah mendengarkan langsung keluhan yang dihadapi oleh para peternak di Boyolali.
"Kami sudah mendengarkan langsung dari teman-teman KUD dan masyarakat persusuan di sekitar Boyolali. Kami dengarkan langsung mereka sampai kendalanya juga," katanya.
Ia mengatakan Komisi IV DPR RI mencoba mencari solusi dan memahami keadaan yang terjadi di Boyolali.
"Kami meminta Kementan dan langsung ditindaklanjuti kemarin dan berangsur bisa diatasi masalah susu yang sempat digunakan mandi susu beberapa waktu lalu," katanya.
Pada kesempatan tersebut ia juga menyampaikan harapan adanya regulasi terkait industri susu.
"Jadi menaikkan dari Peraturan Menteri ke Peraturan Presiden atau mungkin jadi UU malah bisa lebih kuat lagi. Insya Allah kami kawal," katanya.
Sebagai langkah selanjutnya, ia juga akan terus mengawasi tugas kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI.
"Kalau belum diperbaiki, ditindaklanjuti ya kami tegur pada rapat," katanya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia Agus Warsito berharap agar secepat mungkin dibuat regulasi yang bisa menjadi pengaman untuk melindungi peternak sapi perah.
"Harapannya Peraturan Presiden segera ditandatangani dan segera diterbitkan," katanya.
Apalagi, menurut dia, ada wacana impor sapi hingga lebih dari satu juta ekor. Ia mengatakan jika ini terjadi maka akan makin menekan peternak lokal.
"Kalau tidak segera ada aturan yang mewajibkan industri menyerap susu segar dalam negeri maka industri akan seenaknya lagi. Pada saat nanti harga susu impor murah, mereka lari ke impor lagi. Yang terjadi tidak hanya mandi susu tapi banjir susu di negara kita," katanya.
Baca juga: Kemenko Bidang Pangan libatkan Kementan terkait impor susu
Berita Terkait
Anggota komisi VII beri pendampingan advokasi pajak pada UD Pramono
Kamis, 21 November 2024 19:19 Wib
KPU Semarang: Debat dekatkan pasangan calon dengan masyarakat
Sabtu, 16 November 2024 5:32 Wib
Komisi IV DPR pastikan pompanisasi tingkatkan produktivitas pertanian
Rabu, 13 November 2024 18:36 Wib
Komisi X sepakat dukung coding jadi mata pelajaran di SD dan SMP
Rabu, 13 November 2024 9:11 Wib
Pj. Wali Kota Tegal hadiri raker kesiapan pilkada di Komisi II DPR
Selasa, 12 November 2024 19:26 Wib
Dinkes Banyumas ajak masyarakat tidak jauhi penderita HIV/AIDS
Selasa, 12 November 2024 14:45 Wib
Komisi VII DPR dukung penyelamatan Sritex
Jumat, 8 November 2024 14:02 Wib
Komisi XIII DPR pantau layanan paspor di Kanim Surakarta
Jumat, 8 November 2024 11:27 Wib