Jakarta, ANTARA JATENG - Menteri Dalam Negeri meminta agar Veronica Koman
menjelaskan maksud orasinya yang mengungkapkan bahwa rezim Jokowi (Joko
Widodo) adalah rezim yang lebih parah dari rezim SBY (Susilo Bambang
Yudhoyono) terkait vonis terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki
Tjahaja Purnama.
"Dia menuduh rezim pemerintahan Jokowi, apa hubungan rezim Pak Jokowi
dengan putusan hukum Pak Ahok? Saya bagian dari rezim Pak Jokowi, saya
anak buahnya Pak Jokowi. Saya sebagai Mendagri saya wajib tanya karena
ini ada yang mengatai rezim Pak Jokowi, bukan hanya pribadi tapi
pemerintahan. Saya hanya ingin tahu apa sih motifnya?," kata Tjahjo di
kompleks istana presiden Jakarta, Jumat.
Saat berorasi di depan Rutan Cipinang Selasa (9/5) itu, Veronica
menyebut pemerintahan Jokowi tunduk kepada tekanan massa dan bahkan
lebih parah dibanding rezim SBY.
"Saya bagian dari rezim, hukum sudah ada aturannya hakim bertanggung
jawab pada Tuhan. Dia mau ketemu saya saya terima kalau tidak mau ketemu
saya kirim surat jelaskan. Ini saya minta penjelasan terkait saya
sebagai Mendagri," tambah Tjahjo.
Ia pun mengaku hanya membela Presiden Joko Widodo dari fitnah.
"Saya bagian dari pemerintah. Saya harus bela presiden saya. Ini
bukan kritik. Kalau kritik tidak akan marah. Kalau Anda difitnah
bagaimana? Mau tidak? Saya minta klarifikasi kok kamu sebut urusan si
Ahok yang dihukum pengadilan, kok yang disalahkan Pak Jokowi.
Hubungannya Pak Jokowi apa? Hakim itu netral. Teriak dimana-mana
(tentang) rezim Pak Jokowi, rezim pemerintahan (maka) saya bagian dari
anak buah Pak Jokowi tersinggung dong," tegas Tjahjo.
Ia pun menegaskan tetap menunggu klarifikasi dari Veronica.
"Saya hanya mau minta klarifikasi apa sih maksudnya dia seperti itu.
Mungkin karena dia emosional. Kalau dia clear, saya tidak macam-macam.
Mengingatkan saja, tunggu saja," ungkap Tjahjo.
Berita Terkait
Pj. Wali Kota Tegal ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dengan Mendagri
Senin, 22 April 2024 15:34 Wib
Mendagri sampaikan 240 ASN langgar netralitas pada Pemilu 2024
Senin, 25 Maret 2024 15:33 Wib
Staf Khusus Mendagri dikukuhkan jadi guru besar Unissula
Rabu, 7 Februari 2024 16:54 Wib
Tito Karnavian minta kada pastikan layanan kesehatan tak terganggu aksi damai
Senin, 8 Mei 2023 8:58 Wib
Semarang raih peringkat terbaik penyelenggaraan pemerintahan daerah
Minggu, 30 April 2023 7:36 Wib
Mendagri terbitkan intruksi memperpanjang PPKM wilayah Jawa-Bali antisipasi Omicron
Selasa, 8 Februari 2022 9:11 Wib
Mendagri terbitkan instruksi perpanjangan PPKM wilayah Jawa-Bali
Selasa, 25 Januari 2022 8:32 Wib
Mendagri: Daerah jangan bergantung transfer dari pusat
Kamis, 6 Januari 2022 14:44 Wib