Kegiatan seminar nasional yang berlangsung di Auditorium Ubhara Jaya Grha Tanoto Kampus II Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kamis, menampilkan sejumlah narasumber, yakni Nawawi Pomolango, S.H., M.H. (Ketua KPK), Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M (Hakim Agung MA RI), dan Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.Hum. (Hakim Konstitusi MK RI).
Seminar nasional dengan keynote speaker Jenderal Pol. Purn. Prof. Dr. Chairuddin Ismail, S.H., M.H. yang juga Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti (Badan Penyelenggaran Ubhara Jaya) dimoderatori oleh Ketua Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Ubhara Jaya Prof.Dr. Alum Simbolon, S.H., M.H.
Rektor Ubhara Jaya Irjen Pol. Purn. Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim. berharap seminar nasional ini menjadi sarana bagi civitas academica Ubhara Jaya untuk berkontribusi berupa sumbangan gagasan dan pemikiran terkait isu penegakan hukum di Indonesia.
Diharapkan pula bahwa seminar nasional kali ini mampu tingkatkan performance Ubhara Jaya dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Ubhara Jaya sebagai penanggung jawab acara Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H, M.H. menjelaskan bahwa seminar nasional ini merupakan satu dari sekian banyak rangkaian kegiatan akademik Fakultas Hukum Ubhara Jaya sebagai implementasi dari pengembangan suasana akademik di lingkungan kampus.
Dijan Widijowati berharap kegiatan itu dapat lebih menumbuhkan daya nalar dan daya kritis dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terus berkomitmen meningkat mutu akademik, di samping juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna mewujudkan pendidikan tinggi hukum yang berkualitas dan berintegritas.
Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H.,M.Hum. selaku ketua pelaksana menyampaikan ungkapan syukur sedalam-dalamnya atas terselenggaranya seminar nasional ini. Dia pun berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum.
Peserta seminar kali ini terdiri atas dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Ubhara Jaya. Hadir pula dalam kegiatan ini tamu undangan dan pemangku kepentingan, antara lain, mantan petinggi Polri sebagai bagian dari aparat penegak hukum pada masanya.
Baca juga: Akademisi: SDM Polri harus siap menjawab tantangan digitalisasi
