Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menganggarkan penanganan 17.510 rumah, termasuk rumah tidak layak huni (RTLH) hingga rumah terdampak bencana pada 2025, sebagai salah satu upaya mengikis "backlog" perumahan.
Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen di Semarang, Kamis, menyebutkan angka "backlog" perumahan masih tinggi, yakni "backlog" kepemilikan masih 310.855 unit, sedangkan "backlog" kelayakan mencapai 1.132.968 unit pada akhir 2024.
Dari alokasi 17.510 rumah, terdiri atas 17.000 unit melalui bantuan keuangan dari pemerintah desa untuk penanganan RTLH dan 510 unit melalui mekanisme bantuan sosial untuk penanganan relokasi, pasca-bencana, dan sebagainya.
Dia mengatakan hal tersebut saat acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 9 Tahun 2025 dan Nomor 10 Tahun 2025.
Sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu, juga mendorong kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut untuk bersama-sama mengatasi "backlog" perumahan.
Menurut dia, program tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat tidak hanya akan mengatasi "backlog", tetapi mendorong kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, baik kesehatan, pendidikan, maupun produktivitas ekonomi.
“Kami yakin dengan semangat gotong royong dan sinergi lintas sektoral, mimpi rumah layak dan terjangkau bagi rakyat Indonesia benar-benar menjadi kenyataan," katanya.
Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Aziz Andriansyah mengatakan bahwa angka "backlog" masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah.
Ia menyebutkan bahwa angka "backlog" perumahan di Indonesia mencapai 9,9 juta unit sehingga sehingga dijadikan prioritas nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian PKP saat ini bertugas mengawal program tiga juta rumah, yang terdiri atas satu juta unit di kawasan perkotaan, satu juta unit di kawasan pedesaan, dan satu juta unit di daerah pesisir.
Ia mengatakan ada tiga hal pokok dalam penyediaan perumahan bagi rakyat, yakni penyediaan dana murah dan jangka panjang, bantuan subsidi uang muka, serta bantuan lainnya.
"Kami mengajak para 'stakeholder' untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral serta menyelesaikan PR 'backlog', dalam hal penyediaan dan kebutuhan tempat tinggal," katanya.
Baca juga: Bank Jateng bantu 48 RTLH di Wonogiri
