Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengupayakan percepatan penyerapan APBD 2025 dengan menginstruksikan semua jajaran melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
"Kami sudah melakukan upaya percepatan penyerapan anggaran, meskipun saat ini belum semua organisasi perangkat daerah (OPD) mengajukan tahapan lelang paket kegiatan," kata Bupati Kudus Sam'ani Intakoris di Kudus, Kamis.
Sebelumnya, kata dia, memang ada beberapa paket kegiatan yang harus dilakukan efisiensi dan refocusing sebagai bagian dari tindak lanjut instruksi dari pemerintah pusat.
Kebijakan tersebut, membuat semua OPD melakukan penyesuaian sehingga tahapan pelaksanaan kegiatan yang diawali dengan perencanaan tidak bisa berlangsung di awal tahun 2025.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Revlisianto Subekti mengakui sudah ada beberapa OPD yang mulai mengunggah paket kegiatannya untuk dilelangkan melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kudus.
"Paket kegiatan fisik yang sudah tayang lelang mulai dari paket perbaikan Puskesmas Rejosari serta Perpustakaan, selain manajemen konstruksi dan dua kegiatan pengawasan dari RSUD Loekmono Hadi Kudus yang lebih dahulu dilelangkan," ujarnya.
Terkait dengan rencana pembangunan fisik di RSUD Loekmono Hadi Kudus, kata dia, pihaknya sudah meminta OPD terkait untuk melakukan penyesuaian dengan timeline atau lini masa terkait dengan teknis pelaksanaan agar tidak ada penyimpangan.
"Kami harapkan sebelum tanggal 20 Desember 2025 pembangunan gedung baru lima lantai di RSUD Kudus itu bisa selesai," ujarnya.
Untuk saat ini, imbuh dia, masih ada tahapan menunggu hasil peninjauan atau review oleh Inspektorat Kudus terkait perencanaan kegiatan sebelum dilelangkan.
Pada akhir April 2025, tercatat realisasi APBD 2025 untuk pos belanja daerah dari anggaran sebesar Rp2,49 triliun baru terealisasi Rp538,26 triliun atau 21,59 persen.
Dari anggaran sebesar itu, meliputi belanja operasi yang di dalamnya terdapat belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta hibah, serta belanja bantuan sosial yang dianggarkan Rp1,8 triliun baru terserap 24,59 persen.
Sementara belanja modal dengan anggaran Rp311,59 miliar hingga akhir April 2025 baru terserap 6,23 persen.
Baca juga: Pemkab Kudus targetkan raih predikat kota layak anak tingkat madya
