
Wagub Jateng: 97,25 persen desa sudah membentuk BUMDes

Semarang (ANTARA) - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyebutkan bahwa 97,25 persen desa yang ada di wilayah tersebut sudah memiliki badan usaha milik desa (BUMDes).
"Dari 7.810 desa di Jawa Tengah, tercatat sebanyak 7.595 desa telah membentuk BUMDes," katanya, di Kabupaten Boyolali, Jateng, Rabu.
Adapun jumlah BUMDes yang sudah berbadan hukum, kata dia, per akhir September 2024 tercatat sebanyak 2.985 BUMDes.
"Sehingga memang perlu kita dorong," kata sosok yang akrab yang disapa Gus Yasin tersebut.
Hal tersebut disampaikannya saat acara rangkaian peringatan Hari Desa Nasional 2026 di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
Ia berharap momentum Hari Desa Nasional dapat memperkuat komitmen pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam membangun ekonomi berbasis potensi lokal, termasuk melalui penguatan kelembagaan ekonomi desa.
Menurut dia, penyelenggaraan peringatan Hari Desa Nasional di Boyolali turut memberi dampak pada aktivitas ekonomi wilayah sekitar.
Ia menyebut bahwa tingginya pergerakan masyarakat selama kegiatan berlangsung ikut mengungkit sektor jasa dan usaha masyarakat.
Tak lupa, ia mendorong BUMDes di wilayahnya untuk bersinergi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) demi memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
Sinergi antara BUMDes dan KDKMP, kata dia, dapat mempercepat penguatan ekonomi desa, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
Direktur Jenderal Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tabrani menambahkan pameran produk unggulan desa menjadi bagian dari rangkaian utama peringatan Hari Desa Nasional 2026.
Ia menyebutkan total lebih dari 90 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ikut serta, termasuk dari BUMDes terbaik.
"Pameran produk unggulan ini merupakan salah satu rangkaian utama peringatan Hari Desa di tahun 2026, yang kami jadikan wadah promosi, apresiasi, dan penguatan ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan," katanya.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan penguatan ekonomi desa perlu dilakukan dengan langkah konkret, salah satunya melalui dukungan terhadap pelaku usaha di level desa agar naik kelas.
"Ini adalah cara konkret untuk membangun dari desa dan dari bawah, ini untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, sekaligus pemberantasan kemiskinan," katanya.
Baca juga: Pemkab Kudus siap perkuat kolaborasi Kopdes dengan Program MBG dan BUMDes
Pewarta : Zuhdiar Laeis
Editor:
Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
