Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2026 sebagai program nasional yang mendukung peningkatan gizi dan penguatan ekonomi.
Airlangga mengatakan jaminan pendanaan program MBG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pelaksanaannya dinilai aman, berkelanjutan, dan terukur dalam memastikan keberlangsungan layanan gizi bagi para penerima manfaat.
“Jaminannya itu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tahun ini pemerintah menyiapkan untuk MBG sebesar Rp335 triliun, jadi aman,” kata Airlangga dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa di Jakarta, Selasa.
Anggaran tersebut dirancang untuk mendukung target penerima manfaat program MBG sekitar 82 juta orang di seluruh Indonesia pada 2026.
Ia menilai program MBG mampu menggerakkan perekonomian karena operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibayar di awal, sehingga arus kas pelaksana menjadi kuat dan stabil, sekaligus mendorong investasi lokal, usaha kecil, dan ekonomi daerah.
Model bisnis SPPG dinilai menarik karena pembayaran dilakukan sebelum proses produksi, sehingga memberikan kepastian arus kas, mempercepat perputaran modal, dan mendorong replikasi unit dapur baru.
Di daerah seperti Lamongan, kata Airlangga, terdapat partisipasi masyarakat yang bergotong royong membangun usaha SPPG, yang mencerminkan efek pengganda ekonomi dari program MBG.
Airlangga menjelaskan, dari total anggaran Rp335 triliun, setiap kuartal diperkirakan menyalurkan hampir Rp80 triliun ke tingkat akar rumput (grassroot). Nilai tersebut melampaui stimulus pemerintah pada kuartal pertama tahun sebelumnya yang tercatat mendekati Rp37 triliun secara nasional.
