Wagub Jateng minta laporkan kalau ada SPPG bermasalah

Rabu, 4 Maret 2026 07:00 WIB

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. ANTARA/Zuhdiar Laeis

Semarang (ANTARA) - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta masyarakat untuk melapor jika menemukan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bermasalah atau tidak menjalankan tugas dengan baik.

"Kepada masyarakat, tetap laporkan (kalau ada temuan) untuk mencegah kejadian luar biasa," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya, di Semarang, Selasa.

Dia mengatakan hal tersebut setelah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Jawa Tengah yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.

Saat ini, operasional 22 SPPG di Jateng dihentikan sementara waktu oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena berbagai persoalan.

Puluhan SPPG yang terkena kebijakan pemberhentian sementara, di antaranya SPPG Giyanti di Temanggung, SPPG Tanon Gading di Sragen, dan SPPG Bajarharjo Cikakak di Brebes.

Gus Yasin yang juga Ketua Satuan Tugas MBG Jateng itu, menjelaskan penutupan SPPG merupakan wewenang BGN, bisa karena menu tidak layak hingga ketidaksesuaian harga MBG dengan anggaran yang telah dialokasikan.

"Ya, itu (pemberhentian sementara) keputusan dari kementerian. Jadi, kalau ditutup ini tindak lanjut dari apa yang disampaikan masyarakat," katanya.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh SPPG serius selama mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak muncul keracunan massal maupun permasalahan lainnya di 35 kabupaten/kota.

Berdasarkan data BGN, Provinsi Jateng juga menjadi wilayah tertinggi operasional SPPG dengan total 3.826 unit, sedangkan sepanjang Januari-Februari 2026 telah disuplai dana Rp6 triliun di Jateng.

"Dari Januari sampai hari ini di Jawa Tengah itu kurang lebih Rp6 triliun dari BGN yang disalurkan melalui SPPG, karena satu SPPG menerima Rp1 miliar per bulan," kata Kepala BGN Dadan Hindayana.

Ia mengakui bahwa operasional 22 SPPG dihentikan sementara waktu, hingga menunggu hasil investigasi dan evaluasi.

Penghentian sementara operasional SPPG, kata dia, bisa karena kualitas menu kurang baik, instalasi pengolahan air limbah (ipal) belum dibangun, hingga belum mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Ia meminta kepada satgas MBG dan pimpinan daerah, khususnya di Jateng, untuk memonitor setiap SPPG.

"Kami memohon kepada bapak/ibu sekalian agar satgas MBG dan pemda melakukan monitoring evaluasi pada setiap SPPG agar meningkatkan kualitas SPPG," katanya.