Tegal (ANTARA) - Pemerintah Kota Tegal, Jawa Tengah, menjamin proses seleksi kompetensi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II formasi 2024 tidak dipungut uang serupiah pun alias gratis.
Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyyatulah Mutmainah di Tegal, Selasa, mengatakan bahwa apabila ada pihak maupun oknum yang mengiming-iming maka dipersilakan untuk melaporkan.
"Seleksi ini murni kemampuan saudara semua tidak boleh ada pungutan serupiah pun. Jadi kalau ada yang menggoda jangan digubris, laporkan," katanya.
Menurut dia, Pemerintah Kota Tegal menginginkan adanya pemerintahan yang "good and clean government".
"Tip mengerjakan tes kompetensi ini tetap tenang dan fokus. Sudah abaikan permasalahan yang lain dan semoga ini menjadi rezeki dan jalan pengabdian kepada nusa dan bangsa," katanya.
Sekretaris Daerah Kota Tegal yang juga sebagai Ketua Tim Seleksi Penerimaan Calon Aparat Sipil Negara (CASN) Agus Dwi Sulistyantono melaporkan bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pada Pasal 65 Ayat 1 menyebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sudah tidak boleh lagi mengangkat tenaga non-ASN.
Kemudian, pada Pasal 66 bahwa paling akhir pada Desember 2024 sehingga Pemkot Tegal sejak terbitnya undang-undang itu mengeluarkan Surat Edaran Sekda pada 27 Juni 2023 dimana Pemkot Tegal atas arahan Wali Kota Tegal berkomitmen menyelesaikan tenaga non-ASN hingga semuanya terselesaikan.
Ia mengatakan pada 2023 ada 2.571 tenaga non-ASN yang secara bertahap diselesaikan sebagian serta kemudian menyisakan tahapan akhir 2024 yang masih menyisakan sekitar 1.629 formasi.
"Jadi insya Allah Kota Tegal tidak ada lagi menyisakan tenaga non-ASN yang tidak sempat menjadi seorang ASN, dikecualikan pada kesempatan ini adalah mereka yang bekerja di sektor kebersihan dan keamanan tetapi mereka pun sudah tertampung dalam outsourching," katanya.
Agus menyebutkan Pemkot juga sudah menyelesaikan tahap I sebanyak 617 PPPK jalur formasi khusus yang sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dan akan bekerja sesuai TMT pada Juni 2025.
"Setelah itu kami berkomitmen bersama-sama mendukung pemerintahan bapak Wali Kota Tegal dan ibu Wakil Wali Kota di dalam memenuhi amanah dan kepercayaan masyarakat tanpa ragu-ragu karena statusnya sudah jelas," katanya.
Kepala BKN Regional I BKN Yogyakarta Paulus mengatakan sistem CAT yang digunakan dalam seleksi ini benar-benar transparan, cepat, dan akuntable.
Ia juga menegaskan peserta dalam melaksanakan seleksi benar-benar serius dan bukan formalitas semata karena jumlah formasi yang tersedia dengan peserta lebih banyak pesertanya.
"Kami mengingatkan peserta tidak tergiur iming-iming orang yang tidak bertanggung jawab dengan menawarkan lolos menjadi PPPK dengan meminta imbalan tertentu," katanya.
