Pati (ANTARA) - Warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mendukung Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan meminta penegakan hukum dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tanpa tebang pilih.
"Dukungan terhadap KPK diberikan agar kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi dapat benar-benar dipulihkan," kata Ketua Presidium AMPB Suharno di sela-sela aksi damai di depan Pendopo Kabupaten Pati, Selasa.
Menurut dia, OTT yang dilakukan KPK menjadi perhatian serius masyarakat, terlebih terjadi di tengah kondisi masyarakat Pati yang sedang dilanda berbagai bencana.
Ia menyayangkan dugaan praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintah, mulai dari kepala daerah hingga aparat di tingkat desa dan kecamatan, di saat masyarakat sedang mengalami musibah, sehingga melukai rasa keadilan masyarakat.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Suharno menyatakan AMPB memandang OTT terhadap Bupati Pati Sudewo, serta sejumlah kepala desa dan camat sebagai bagian dari proses panjang pengawalan publik atas dugaan praktik korupsi di Kabupaten Pati.
Sejak awal, AMPB bersama elemen masyarakat sipil secara konsisten menyuarakan, melaporkan, dan mengawal dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi, meskipun diwarnai berbagai tekanan dan dugaan kriminalisasi terhadap warga yang kritis.
AMPB menegaskan bahwa langkah KPK harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi yang terjadi. Proses hukum, menurut mereka, harus dilakukan secara terbuka dan profesional agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Selain itu, AMPB mendesak KPK untuk mempercepat proses pengusutan perkara tersebut. Kepastian hukum dinilai sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pati yang selama ini merasa dirugikan akibat praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Penanganan perkara yang berlarut-larut dikhawatirkan hanya akan memicu spekulasi dan ketidakpastian publik.
AMPB juga mengajak seluruh elemen masyarakat Pati untuk terus mengawal proses penegakan hukum secara bersama-sama. Partisipasi publik dinilai penting guna memastikan pemberantasan korupsi berjalan seiring dengan upaya menghentikan kriminalisasi terhadap warga serta menyelesaikan berbagai persoalan struktural di Bumi Pati.
"AMPB berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas sebagai tanggung jawab moral masyarakat sipil dalam memperjuangkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak kepada rakyat," ujarnya.
Sementara itu, Anik, istri dari Supriyono yang saat ini terjerat kasus hukum usai melakukan aksi demonstrasi menuntut penurunan Bupati Pati, berharap agar suaminya dibebaskan.
Ia menilai suaminya hanya bersikap kritis dan menyuarakan haknya sebagai warga negara dan diduga mengalami kriminalisasi.
Baca juga: Roda pemerintahan di Pati tetap berjalan normal setelah Sudewo OTT KPK
