Hingga saat ini, representasi GMNI tidak ada di kementerian

Banyumas (ANTARA) - Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional mendukung rencana reshuffle Kabinet Indonesia Maju, kata Ketua Bidang Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan, Perbatasan, dan Maritim Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PA GMNI Bambang Barata Aji.

"Reshuffle menurut kami, perlu karena kinerja menteri-menteri itu bisa dirasakan sendiri, banyak yang di bawah standar," kata Bambang Barata Aji saat memberi keterangan pers di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu petang.

Bambang Barata Aji lantas mencontohkan kepekaan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan terhadap suasana panen raya dengan hasil panen padi yang tergolong bagus namun memunculkan wacana impor beras.

Baca juga: Presiden umumkan enam menteri baru

Selain itu, kata dia, komoditas jahe yang disebut-sebut melimpah namun kenyataannya melakukan impor.

"Artinya, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, itu bagaimana sense of crisis-nya, bagaimana rasa kebangsaannya. Jadi, bukan semata-mata ingin mengganti orang," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, reshuffle perlu dilakukan karena banyak menteri yang tidak memiliki performa.

Menurut dia, hal itu disebabkan bangsa Indonesia saat sekarang dalam situasi extraordinary akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia.

"Ini 'kan harus berpikir luar biasa, harus bertindak luar biasa, dan pemimpin harus punya karakter yang luar biasa, bukan standar saja. Okelah kemarin kecelakaan sejarah," katanya.

Presiden Joko Widodo yang memiliki legitimasi melalui pemilu, menurut dia, sudah saatnya sekarang tidak sekadar mempertimbangkan kompromi politik.

"Titipan partai kalau enggak menunjukkan performa baik, ganti. Okelah, ngomong dahulu 'ada orang yang memang profesional dari partaimu', kalau enggak yang betul-betul profesional," katanya menegaskan.

Baca juga: Presiden beri teguran keras kepada para menteri

Bambang mengatakan bahwa profesional dalam hal ini berarti mengabdi kepada kepentingan publik, atau bukan sekadar kecakapan teknis saja, melainkan sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo.

Dengan demikian, kata dia, reshuffle tetap harus ada demi menjamin kepercayaan masyarakat Indonesia.

"Menurut saya, Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo, red.) sudah harus mulai berani untuk mengurangi kompromi politiknya terhadap partai-partai karena nyatanya partai-partai kontribusinya juga sangat kecil. Saya tidak melihat ketika pandemi ini, gugus tugas atau tim yang dibuat partai itu ada di depan untuk bersama dengan masyarakat," katanya.

Terkait dengan hal itu, lanjut dia, jika reshuffle tersebut dilakukan, Presiden diharapkan melirik alumni GMNI sebagai calon menteri.

Menurut dia, banyak alumnus GMNI yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sehingga layak menjadi menteri sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

Akan tetapi, dia enggan menyebutkan sosok-sosok alumnus GMNI yang dinilai layak menjadi menteri tersebut.

"Hingga saat ini, representasi GMNI tidak ada di kementerian," katanya.