Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang mengharapkan para kader posyandu semakin siap menyesuaikan diri dengan tuntutan enam standar pelayanan minimum (SPM) guna memperkuat pelayanan dasar masyarakat.
“Perubahan ini adalah transformasi cara kita memandang pelayanan publik. Posyandu kini bukan hanya tempat pelayanan kesehatan, tetapi pusat tumbuhnya harapan dan kebaikan,” kata Wakil Wali Kota Magelang Sri Harso dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Kamis.
Ia mengatakan hal itu ketika membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Posyandu 6 SPM diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) Kota Magelang di Gedung Adipura Kencana, Kompleks Kantor Pemkot Magelang, Selasa (25/11).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemkot memperkuat layanan dasar dan meningkatkan kapasitas ribuan kader posyandu di wilayah setempat. Sebanyak enam SPM, meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, perawatan balita dan gizi, keluarga berencana, sanitasi dan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat.
Ia menjelaskan posyandu saat ini tidak hanya menjalankan fungsi promotif dan preventif, tetapi telah memperoleh amanah baru sebagai lembaga mandiri di tingkat kelurahan dengan cakupan layanan yang lebih luas.
Kehadiran posyandu, katanya, mencerminkan kehadiran negara dalam bentuk paling nyata, meliputi pendataan, pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi keluarga, serta pelayanan dasar yang cepat dan mudah dijangkau.
“Perubahan struktur tanpa peningkatan kapasitas hanya akan menghasilkan lembaga yang rapuh. Karena itu, bimtek ini penting agar posyandu mampu melaksanakan enam layanan dasar secara baik, terukur, dan sesuai amanah,” katanya.
Kepala DPMP4KB Kota Magelang Wawan Setiadi mengatakan bimtek satu di antara tujuh rangkaian kegiatan tindak lanjut bagi Tim Pembina Posyandu tingkat kota, kecamatan, kelurahan, serta pengurus posyandu masa bhakti 2025–2029.
Rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung hingga 10 Desember 2025.
“Dengan jumlah kader posyandu yang mencapai lebih dari 2.000 orang, kegiatan dibagi ke dalam beberapa bidang layanan sesuai enamSPM agar pelaksanaannya lebih fokus dan terarah,” ujarnya.
