Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang menerima penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) predikat BB (sangat baik) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB).
"Predikat BB ini artinya kinerja kita semakin baik (Sebelumnya Pemkot Magelang menerima penghargaan serupa predikat B, red.). Mudah-mudahan berguna untuk masyarakat luas," ujar Wali Kota Magelang Mochamad Nur Aziz dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Rabu.
Penghargaan diberikan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kepada Wali Kota Magelang Mochamad Nur Aziz di Jakarta, Selasa (6/12). Hadir mendampingi Wali Kota Nur Aziz, adalah Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Magelang Taufiq Nurbakin.
Pemkot Magelang, kata Taufiq, mendapatkan penghargaan itu setelah memenuhi serangkaian evaluasi sesuai dengan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, bahwa evaluasi dilakukan terhadap keberadaan, pemanfaatan, dan kualitas setiap komponen, subkomponen, dan kriteria evaluasi.
"Memang belum maksimal tapi ke depan ditargetkan memperoleh predikat A, sehingga diperlukan inovasi masing-masing perangkat daerah yg betul-betul bermanfaat dan menyentuh masyarakat," katanya.
Ia mengatakan penghargaan atas predikat BB itu perlu diwujudkan melalui perubahan budaya kerja ASN dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
"Predikat BB maupun A itu bukan tujuan tapi merupakan pintu menuju perubahan budaya kerja di OPD dalam melayani masyarakat," ujarnya.
SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi tujuh kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30, kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan sesuai pesan Presiden Joko Widodo, pemerintah harus menciptakan reformasi birokrasi yang berdampak atau dirasakan langsung masyarakat.
"Birokrasi yang bukan sekadar tumpukan kertas serta birokrasi yang lincah dan cepat," katanya.
