Magelang, Antara Jateng - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqqodas menilai banyak masyarakat yang memiliki komitmen memberantas korupsi dengan melaporkan pejabat yang diduga terlibat korupsi ke KPK.
"Operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK itu sebagian besar laporan dari masyarakat, artinya banyak pegawai negari dan masyarakat yang memiliki komitmen moral tinggi dengan pelaporan tersebut," katanya di Magelang, Sabtu.
Ia mengatakan hal tersebut usai menjadi pembicara dalam Pengajian Idiopolitor di Gedung Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang.
Busyro mengatakan mereka yang melaporkan dugaan korupsi tersebut identitasnya dilindungi KPK. Pengungkapan kasus korupsi selama ini lebih banyak laporan dari masyarakat. Laporan dugaan korupsi ke KPK tahun 2016 mencapai 7.200, angka tersebut tersebar di 34 provinsi.
Ia mengatakan OTT Bupati Klaten Sri Hartini sebetulnya tidak akan terjadi separah itu jika pimpinan-pimpinan parpol itu mau koreksi diri dengan penuh kejujuran.
Artinya selama parpol dikelola dengan pola kepemimpinan oligarki akan menimbulkan nepotisme dan nepotisme itu muncul salah satu gunung esnya muncul di kasus Klaten, katanya.
Ia mengatakan tidak hanya di Klaten, juga di Kerawang, Palembang, dan lainnya.
"Nepotisme memang enak, tetapi jangan menggunakan uang rakyat. Hal ini masalahnya yang menjadi korban adalah kebijakan, melalui nepotisme itu terjadi dugaan korupsi dalam banyak hal," kata Ketua PP Muhammadiyah ini.
Menurut dia, korupsi sekarang ini sumber utamanya atau akar masalahnya pada oligarki politik dan oligarki pemodal yang terjadi perselingkuhan permanen.
"Perselingkuhan permanen antara dua oligarki ini muncul calo politik, calo proyek, dan calo jabatan. Di kasus Klaten pasti ada unsur tersebut," katanya.
Ia menuturkan nepotisme itu bukan hanya dalam pengertian keluarga, yang menyangkut kasus Hambalang menggambarkan nepotisme di kalangan partai politik, dengan melibatkan Nazaruddin Cs sampai Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng.
Selain itu, katanya ada nepotisme dalam arti keluarga batih, yakni terjadi di Klaten dan Bantul beberapa waktu lalu. Kondisi ini tidak sehat.
"Kasus seperti itu setahu saya lebih dari 10," katanya.
Berita Terkait
Busyro: Muhammadiyah tidak mudah percaya terhadap capres tertentu
Rabu, 19 Juli 2023 15:47 Wib
Muhammadiyah: Jadikan tahun baru Islam momentum lakukan pembaruan
Rabu, 19 Juli 2023 15:44 Wib
Titi: Butuh diksi tegas tolak wacana masa jabatan 3 periode
Senin, 13 September 2021 17:55 Wib
Soal Perppu KPK, Busyro Muqoddas sebut harus segera diputuskan
Kamis, 24 Oktober 2019 15:25 Wib
Busyro Muqoddas: Perlu dorong munculnya legislator baru
Rabu, 6 Juni 2018 15:55 Wib
DPR Disarankan Hentikan Sosialisasi Revisi UU KPK
Jumat, 31 Maret 2017 8:34 Wib
Busyro Terpilih Lima Besar dari 39 Calon Formatur Pimpinan Muhammadiyah
Senin, 3 Agustus 2015 12:58 Wib
Busyro: Pelemahan KPK Berhadapan dengan Masyarakat Sipil
Rabu, 18 Maret 2015 20:13 Wib