Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Magelang segera melakukan verifikasi data kemiskinan (VDK) tahun 2025 dengan melibatkan para aparatur sipil negara (ASN).
Bupati Magelang Grengseng Pamuji di Magelang, Jumat, mengatakan, VDK yang melibatkan para ASN ini baru pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, bahkan baru satu-satunya di Jawa Tengah.
"Karena kami sadar memang membutuhkan data-data yang faktual, dan kami ingin lakukan secara birokrasi. Jenjangnya ada, prosesnya ada, dan terkonsolidasi dengan baik," katanya.
Ia menekankan, adalah tugas tambahan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk terjun langsung melakukan VDK, baik secara perorangan atau berkelompok di lokasi yang sudah ditentukan, yang harus dilandasi dengan ikhlas tanpa keterpaksaan.
Menurut dia, sekarang ini Pemerintah Kabupaten Magelang sangat membutuhkan data kemiskinan yang valid dan akurat untuk menentukan arah kebijakan dalam mengambil keputusan, yaitu dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Salah satunya adalah program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).
Ia berharap agar setiap bantuan yang diberikan kepada masyarakat telah sesuai dengan kondisi secara riil atau dengan kata lain adalah tepat sasaran.
"Hari ini semua desa mengajukan RTLH, terus verifikasi dan validasinya bagaimana, maka verifikasi data kemiskinan ini sangat penting," katanya.
Ia menuturkan, selama ini pengajuan RTLH masih berbasis usulan dan belum berbasis dengan data dan verifikasi yang akurat. Melalui data kemiskinan ini maka pemerintah bisa tahu berapa jumlah RTLH yang harus dibangun, sehingga itu menjadi tanggung jawab pemda.
Tugas tambahan bagi para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melakukan verifikasi data kemiskinan ini juga akan dilombakan dalam bentuk video pada saat melakukan verifikasi data kepada masyarakat.
Baca juga: Babinsa-Bhabinkamtibmas-Kades di Jateng ujung tombak hapus kemiskinan
