Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang mendapat apresiasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) karena dinilai memiliki tingkat efisiensi tinggi dalam pengadaan barang dan jasa.
“Nilai efisiensi tinggi itu dipegang Kota Magelang. Pak Wali Kota selalu aktif berkomunikasi dengan kami, mengawal agar proses pengadaan berjalan dengan baik dan sesuai aturan,” ujar Kepala LKPP Hendrar Prihadi dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang di Magelang, Jumat.
Ia mengatakan hal tersebut saat acara Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Gedung Wanita Kota Magelang, Jumat.
Ia mengatakan kehadiran LKPP di Kota Magelang bukan semata untuk menyosialisasikan regulasi, tetapi juga memberikan supervisi dan motivasi kepada pelaksana pengadaan di tingkat daerah agar lebih percaya diri menggunakan sistem yang saat ini makin transparan dan terukur.
Menurut dia, sosialisasi Perpres 46/2025 penting dilakukan di daerah karena pengadaan barang dan jasa tidak hanya soal prosedur, tetapi juga soal interpretasi hukum dan keberanian menggunakan sistem berbasis digital.
"Bahasa hukum itu sering multitafsir. Jadi, lewat tanya jawab dan contoh konkret, kami ingin teman-teman di Kota Magelang semakin yakin dan paham. Pemanfaatan katalog harus terus ditingkatkan karena lebih cepat, transparan, dan terverifikasi," kata Hendi --sapaan Hendrar Prihadi itu.
Perpres 46/2025 membawa sejumlah pembaruan penting, salah satunya melalui implementasi katalog elektronik versi 6, yang diyakini mampu mengurangi potensi penyimpangan sekaligus mempercepat proses pengadaan.
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan pemahaman menyeluruh terhadap regulasi baru ini penting bagi seluruh jajaran, dari pengambil keputusan hingga pelaksana teknis di lapangan.
“Peraturan ini membawa perubahan signifikan pada sistem pengadaan. Salah satu yang ditekankan adalah bahwa kuasa pengguna anggaran dapat merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen. Ini tentu memerlukan kesiapan kelembagaan dan kompetensi SDM,” katanya.
Ia mengingatkan mereka tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sebagai bentuk perlindungan terhadap akuntabilitas kerja.
Damar menyambut baik kegiatan ini karena menjadi langkah penting dalam penguatan kapasitas dan penyamaan persepsi antar-pelaksana anggaran di lingkungan Pemkot Magelang.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Magelang Chrisatrya Yonas Nusantrawan Bolla mengatakan peserta sosialisasi sekitar 80 orang, terdiri atas para pejabat, baik PA, KPA, maupun PPK di seluruh OPD Pemerintah Kota Magelang, serta pejabat fungsional pengadaan dan anggota Sekretariat UKPBJ pada Sekretariat Daerah Kota Magelang.
Dengan partisipasi aktif seluruh unsur pelaksana pengadaan, dia mengharapkan, kegiatan ini menjadi kesempatan penting meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya tata kelola yang efisien, transparan, dan berintegritas.
