Klaten (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akan menerjunkan tim verifikasi tempat pembuangan sampah (TPS) di kabupaten/kota untuk meminimalisasi komplain dari masyarakat.
Di sela kunjungan kerja di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis, Ahmad Luthfi mengatakan verifikasi tersebut merupakan langkah pendampingan dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pengelolaan dan kriteria TPS.
Ia mengatakan tujuan dari upaya verifikasi tersebut agar tidak terjadi komplain masyarakat seperti yang terjadi di Klaten belum lama ini.
Menurut dia, keberadaan TPS merupakan tanggung jawab bupati dan wali kota, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan verifikasi kelayakannya.
"Akan dilakukan verifikasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jateng," katanya.
Terkait kasus di Klaten tersebut, dikatakannya, Bupati Klaten sudah datang ke lokasi untuk mengecek. Selanjutnya, tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah akan turun untuk melakukan verifikasi dengan pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritasnya.
"Terutama dalam mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Indonesia zero sampah pada tahun 2029," katanya.
Ia mengatakan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah dilakukan secara intens terkait pengelolaan sampah.
Ia juga sudah bergerak cepat dengan menyiapkan satuan tugas (Satgas) pengelolaan sampah.
"Satgas ini sekaligus menjadi bagian dari kesiapan Jawa Tengah dalam menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas pada Juni 2025 mendatang," katanya.
Sementara itu, hingga saat ini sejumlah inovasi pengelolaan sampah juga telah dijalankan di Jawa Tengah, di antaranya TPST Jeruklegi, Cilacap yang mengolah 150 ton sampah/hari menjadi refuse derived fuel (RDF), serta TPST BLE, Banyumas yang menghasilkan RDF, paving block, dan magot.
Selain itu, TPA Putri Cempo, Solo yang mengelola 450 ton sampah/hari menjadi energi listrik melalui PLTSa berkapasitas 5 MW/hari dan TPST Regional Magelang yang tengah dikembangkan dengan dukungan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) berkapasitas 200 ton/hari.
Selain itu, program pengembangan desa mandiri sampah dengan capaian 88 desa selama 2023–2024, pengembangan pengolahan sampah di TPA Kabupaten Rembang, Temanggung, dan Jepara dengan kapasitas masing-masing sebesar 100 ton/hari.
