Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang sejauh ini belum menginventarisasi total kerugian atas rusaknya sejumlah fasilitas umum di Kota Semarang imbas kericuhan yang terjadi beberapa hari lalu.
"Data yang kami miliki belum sih berapa kerusakannya," kata Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin, usai mengikuti doa bersama di Masjid Agung Semarang, Senin.
Yang jelas, ia memastikan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait langsung melakukan perbaikan atas kerusakan-kerusakan fasilitas umum.
"Alhamdulillah kawan-kawan dari perangkat daerah dan memang itu adalah sudah kebiasaan SOP, setiap ada suatu even pasti kan ada kerusakan kecil-kecil ya. Itu langsung kami perbaiki," katanya.
Ia juga memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan baik, mulai tingkat pemerintah kota sampai ke tingkat bawah.
"(Pelayanan) Kecamatan, kelurahan, semuanya berjalan sesuai dengan semestinya, tidak ada satupun yang kita kurangi," katanya.
Seiring adanya sejumlah daerah menerapkan sistem work from anywhere (WFA) imbas kericuhan, ia mengatakan tidak ada penerapan WFA di lingkup Pemkot Semarang.
Soal halaman balai kota yang lengang dari kendaraan, ia membenarkan karena aparatur sipil negara (ASN) memang diimbau untuk tidak membawa kendaraan pribadi.
"Sepinya bukan karena orangnya yang enggak ada. Semuanya ada di dalam kantor. Kendaraan saja, mungkin ada sebagian yang karena merasa takut sehingga kemudian menggunakan kendaraan umum," katanya.
Sebelumnya, kericuhan terjadi buntut aksi demo di sejumlah daerah, termasuk di Jateng, seperti di Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Surakarta, dan Kota Semarang, 29-30 Agustus 2025.
Bahkan, massa sempat merusak dan membakar gedung fasilitas umum, dan fasilitas pelayanan publik, seperti Gedung DPRD Kota Pekalongan, beserta kendaraan, baik mobil maupun motor.
Di Semarang, massa membakar sebuah warung dan tiga mobil yang terparkir di halaman DPRD Jawa Tengah, dan merusak sejumlah fasilitas umum.
