Magelang (ANTARA) - Dalam dekapan hawa dingin malam kawasan Gunung Merapi, seniman petani Komunitas Lima Gunung berkumpul di Pendopo Padepokan Tjipto Boedojo Dusun Tutup Ngisor, Desa Sumber, Kabupaten Magelang, Jateng memulai agenda tahun kelima, peringatan Hari Peradaban Desa.
Peringatan yang oleh komunitas seniman petani Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, dan Menoreh Kabupaten Magelang dengan para pegiatnya dijatuhkan setiap 21 Mei tersebut, pada tahun kelima ini mengusung tema "Napak Bumi".
Selama Selasa (20/5) malam hingga Rabu (21/5) pagi, komunitas yang dirintis kelahiran dan dibangun kemandirian oleh budayawan Magelang, Sutanto Mendut (71), lebih dari 25 tahun lalu tersebut, melakukan peringatan Hari Peradaban Desa. Mereka yang mengikuti kegiatan itu berjumlah sekitar 100 seniman petani dan pegiat budaya, baik laki-laki maupun perempuan. Masing-masing mengenakan pakaian khas Jawa.
Melalui peringatan itu, Komunitas Lima Gunung hendak menghadirkan ruang dan waktu pencarian kembali kearifan desa dan warisan nilai luhur untuk menjadi pusaka menghadapi tantangan perkembangan zaman yang kompleks, perubahan lingkungan alam yang sedemikian rupa, dan meneguhkan keadaban baru agar tetap berpijak kepada keluhuran bangsa.
Oleh pemerhati budaya yang sedang menjalani studi program doktoral untuk ilmu kajian budaya di Universitas Amsterdam Belanda, Brian Trinanda K Adi, tema "Napak Bumi" dipandang bukan sekadar ajakan kepada elemen bangsa menghindari jebakan hiruk-pikuk peradaban modern, namun sebagai seruan lantang yang mengoyak kekosongan batin bangsa.
Terlebih kepada para elite, "Napak Bumi" menjadi gema menembus batas-batas ego yang mengingatkan mereka tentang keadilan sejati, yang mesti lahir dari keberanian mendengar, memahami, dan akhirnya menapakkan kaki secara sungguh-sungguh menyentuh bumi.
Tentu saja, ikhwal itu sebagai tak mudah terwujud di tengah kepemimpinan negeri di tangan penguasa yang dikerumuni oligarki. Meski demikian, "Napak Bumi" pada Hari Peradaban Desa tahun ini justru beroleh ruang refleksi yang substansial agar bangsa dan negara ini selamat dari jurang keterasingan dan ketidakadilan.
Barangkali "Napak Bumi" sebagai suatu bahasa asing yang tak layak diterjemahkan para elite yang terkesan sibuk menggapai langit, melupakan tanah tempat mereka berpijak. Stereotipe seperti ruwet, lambat, kuno, tertinggal, dan primitif, menjadi tembok tak kasat mata yang membungkam makna sejati dari suara-suara tersebut.
"Tidak heran jika kebijakan terus mengalir dari atas, tanpa pernah benar-benar mencoba memahami makna dari bawah. Ada kesenjangan, kesalahan penerjemahan yang akut, sehingga keadilan pun menjadi fatamorgana," ucapnya.
Namun, pesan "Napak Bumi" perlu diartikulasikan karena peranan sebagai seruan untuk mereka yang terlena di puncak piramida dan malah berambisi makin terbang tinggi, tanpa menyadari bahwa akar hidup mereka semakin rapuh.
Ironi tentang semakin tinggi mereka terbang menjadikan kian lupa cara mendarat mesti ditangkal dengan kesadaran atas arti kembali, mendarat, dan menyelami makna keadilan sejak dari dalam pikiran.
"Sebagaimana pesan bijak dari Mbah Pram (Sastrawan Pramoedya Ananta Toer/1925-2006)," ucap Brian yang berasal dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah itu.
