Semarang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, Jawa Tengah, mengingatkan kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Anggota Bawaslu Kota Semarang Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani di Semarang, Sabtu, menegaskan bahwa ASN harus netral dan tidak memihak kontestan tertentu.
Menurut dia, Bawaslu Kota Semarang telah menyosialisasikan mengenai netralitas ASN melalui rapat koordinasi dengan mengumpulkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) hingga camat.
Maria mengatakan bahwa rapat koordinasi bersama jajaran pemangku kepentingan terkait itu merupakan salah satu upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada pilkada.
"Kami berharap pada Pilkada 2024 angka pelanggaran netralitas ASN bisa berkurang. Bahkan, tidak ada sama sekali," katanya.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Semarang itu juga mengajak partisipasi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan partisipatif dalam mengawasi netralitas ASN pada tahapan Pilkada 2024.
Berdasarkan data Komisi ASN per Maret 2024, pada tahun 2023—2024 pelanggaran netralitas ASN di Kota Semarang menempati peringkat keempat se-Jawa Tengah, dan Jateng menempati peringkat ketiga se-Indonesia.
Sementara itu, pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Sri Wahyu Ananingsih menjelaskan bahwa subjek hukum netralitas ASN sudah diperluas.
"Subjek hukum netralitas ASN saat ini, yakni pertama PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kedua, PNS yang suami/istrinya menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Ketiga, pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN)," katanya
Pada pemilu dan pilkada kali ini, kata dia, subjek hukum netralitas ASN diperluas dengan diaturnya netralitas pada PPNPN berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023.
Diungkapkan bahwa pelanggaran netralitas ASN, khususnya di Jateng pada pemilihan umum (pemilu) dan pilkada sebelumnya relatif cukup tinggi.
"Pada Pemilu 2019, pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Jateng menempati urutan ketiga se-Indonesia, dan pada Pilkada 2020 juga menempati urutan yang sama," katanya.
Baca juga: Bawaslu Pati buka posko pengaduan tahapan Pilkada 2024
Berita Terkait
![Bawaslu Kudus lakukan uji petik pemilih Pilkada 2024](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/27/bawaslu-apel.jpg)
Bawaslu Kudus lakukan uji petik pemilih Pilkada 2024
Kamis, 27 Juni 2024 21:27 Wib
![Bawaslu Batang ingatkan masyarakat terdaftar dicoklit Pilkada 2024](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/26/Coklit-di-Batang.jpg)
Bawaslu Batang ingatkan masyarakat terdaftar dicoklit Pilkada 2024
Kamis, 27 Juni 2024 8:53 Wib
![Bawaslu : Pilkada Surakarta 2024 bakal minim sengketa](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/26/1000024243.jpg)
Bawaslu : Pilkada Surakarta 2024 bakal minim sengketa
Rabu, 26 Juni 2024 23:57 Wib
![Bawaslu Batang mantapkan lima segmentasi Pilkada Serentak](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/26/Bawaslu-Batang-Mabrur-dan-Pj-Bupati.jpg)
Bawaslu Batang mantapkan lima segmentasi Pilkada Serentak
Rabu, 26 Juni 2024 14:00 Wib
![Bawaslu Pati buka posko pengaduan tahapan Pilkada 2024](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/18/bawaslu-1.jpg)
Bawaslu Pati buka posko pengaduan tahapan Pilkada 2024
Rabu, 19 Juni 2024 6:18 Wib
![Bawaslu Banyumas: Proses coklit harus dilakukan dengan teliti](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/15/Pilkada-serentak.jpg)
Bawaslu Banyumas: Proses coklit harus dilakukan dengan teliti
Sabtu, 15 Juni 2024 19:41 Wib
![Bawaslu Pati terjunkan 406 PKD awasi pemutakhiran data pemilih Pilkada](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/02/pantarlih-pati.jpg)
Bawaslu Pati terjunkan 406 PKD awasi pemutakhiran data pemilih Pilkada
Minggu, 2 Juni 2024 19:26 Wib
![Bawaslu Kudus ingatkan netralitas TNI/Polri di Pilkada 2024](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/05/31/netral-tni.jpg)
Bawaslu Kudus ingatkan netralitas TNI/Polri di Pilkada 2024
Jumat, 31 Mei 2024 15:46 Wib