Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih menunggu pernyataan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Tengah untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Hingga malam ini, Selasa (11/4), kami belum mendapat informasi resmi mengenai hal ini dari KPK maupun pihak lainnya. Kami masih menunggu pernyataan resmi dari KPK untuk melakukan langkah selanjutnya," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Kendati demikian, kata dia, Kemenhub mendukung berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, termasuk OTT terhadap pejabat DJKA tersebut.
"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam hal ini," ucap Adita.
Ia memastikan akan menginformasikan lebih lanjut perkembangan dari Kemenhub terkait dengan OTT pejabat DJKA itu.
"Jika ada perkembangan informasi lebih lanjut terkait hal ini, akan segera kami sampaikan selanjutnya kepada rekan-rekan media," kata dia.
Sebelumnya, KPK menyita sejumlah uang tunai dalam OTT yang melibatkan pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (11/4).
"Iya, tim KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud. Uang yang diamankan sebagai bukti dalam bentuk rupiah dan mata uang asing," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (11/4).
Ali mengatakan uang tersebut kini masih dihitung oleh penyidik dan dikonfirmasi kepada pada pihak yang terjaring OTT tersebut.
Ia juga menyebutkan ada beberapa pihak yang diamankan penyidik dalam OTT tersebut. Para pihak tersebut terdiri atas penyelenggara negara dan pihak swasta.
"Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat balai DJKA Jawa Tengah, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pekerjaan perkeretaapian, dan pihak swasta," jelasnya.
Baca juga: OTT KPK di Semarang, Kantor Balai Perkeretaapian tampak lengang
Berita Terkait
Kemenhub fasilitasi disabilitas ikut milir gratis dari TirtonadiSolo
Senin, 15 April 2024 17:15 Wib
Kemenhub: 837.695 sepeda motor keluar masuk Jabodetabek H+2 Lebaran
Sabtu, 13 April 2024 6:10 Wib
Stasiun di Daop Purwokerto yang melayani angkut sepeda motor gratis
Selasa, 5 Maret 2024 21:27 Wib
Kemenhub tutup operasional Bandara Abdulrachman Saleh Malang
Jumat, 12 Januari 2024 11:04 Wib
KAI sebut seluruh penumpang kecelakaan KA Turangga selamat
Jumat, 5 Januari 2024 13:27 Wib
Kemenhub "ramp check" bus AKAP dan pariwisata jelang Natal-tahun baru
Jumat, 15 Desember 2023 8:07 Wib
Indonesia terpilih kembali jadi anggota Dewan IMO kategori C 2024-2025
Sabtu, 2 Desember 2023 12:21 Wib
Kemenhub luncurkan "smart buoy" pertama di Indonesia
Kamis, 21 September 2023 11:04 Wib