Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan mengkaji usulan kepala daerah dipilih DPRD dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat dan aspek-aspek konstitusional.
“PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Bandung, Jawa Barat, Minggu.
Sebagai suatu pandangan politik, Hasto menyebut PDIP mesti mengkaji terlebih dahulu ihwal pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau tetap dipilih secara langsung. Hal ini agar sistem pemilihan dapat bermanfaat bagi penguatan demokrasi dan memperkuat legitimasi kepemimpinan.
“Tapi yang terpenting adalah pemimpin kepala-kepala daerah memang mampu menghasilkan keputusan politik di dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan,” tuturnya.
Terlepas dari sistem pemilihannya, ia memandang bahwa yang terpenting adalah para kepala daerah mampu menghasilkan keputusan politik dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, serta berbagai bentuk kesenjangan dan ketidakadilan.
“Namun, sikap dari PDI Perjuangan nanti akan kami bahas di dalam rapat kerja nasional yang nanti akan kami selenggarakan pada awal tahun depan,” ucap Hasto.
Dalam mengkaji usulan tersebut, PDIP akan mempertimbangkan harapan rakyat dan aspek-aspek yang diatur dalam konstitusi.
“Suasana kebatinan ketika konstitusi mengamanatkan bahwa kepala daerah-wakil kepala daerah itu dipilih secara demokratis melalui suatu pemilu yang jurdil, nah inilah yang kemudian kita akan buka bersama, kita akan kaji, tetapi yang terpenting adalah kemanfaatan bagi peningkatan kualitas demokrasi itu,” ucapnya.
Dia pun mengatakan bahwa sejatinya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dilakukan karena jabatan lima tahunan itu memerlukan basis legitimasi dan dukungan kuat dari rakyat.
Kendati demikian, Hasto mengaku dapat memahami ihwal munculnya usulan kepala daerah dipilih DPRD, seperti yang dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang kemudian dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
