Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah berharap Program Kartu Tani tidak justru menjadi penghambat bagi para petani yang tidak memiliki kartu tersebut dalam memperoleh pupuk bersubsidi dari pemerintah.
"Saat ini tidak semua petani memiliki Kartu Tani, padahal mereka juga sangat membutuhkan dan layak masuk kategori untuk mendapatkan pupuk bersubsidi," katanya di Semarang, Rabu.
Menurut dia, jika petani harus membeli pupuk non subsidi dengan harga mahal, maka dikhawatirkan bisa memicu kegamangan petani untuk menanam berbagai produk pertanian.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jateng ini mengingatkan banyaknya petani di Jateng yang berusia lanjut.
"Di satu sisi mereka juga membutuhkan pupuk bersubsidi, bagi yang sudah punya Kartu Tani, petani-petani yang usianya sudah lanjut ini juga kesulitan mengakses sistemnya. Bagi mereka, prosedurnya cukup ribet," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Syarif juga meminta data penerima kartu tani di Jateng dibuka untuk umum untuk memastikan bahwa data yang ada benar-benar merupakan penerima manfaat dari Kartu Tani yakni untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Selama ini, lanjut dia, data penerima Kartu Tani tersebut tertutup sehingga siapa yang menerima tidak bisa dipastikan.
"Apakah yang menerima Kartu Tani merupakan petani yang sangat mampu atau betul-betul membutuhkan dan layak mendapatkan pupuk subsidi, tidak bisa dikontrol. Karenanya, data perlu dibuka," katanya.
Legislator PKB dari daerah pemilihan Kabupaten Banyumas dan Cilacap ini juga menyoroti hasil panen tembakau di beberapa daerah di provinsi ini.
Syarif melihat hasil panen tidak terserap maksimal dan kondisi ini salah satunya dipengaruhi kenaikan cukai dari pemerintah sehingga pengusaha masih gamang untuk membeli hasil panen dalam jumlah besar.
"Ditambah lagi muncul situasi pandemi COVID-19," ujarnya.
