Anggota Komisi VII DPR RI sampaikan pentingnya pilar kebangsaan untuk bela negara

Kamis, 25 Desember 2025 08:45 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menyampaikan pentingnya pilar kebangsaan untuk bela negara pada audiensi dengan komponen Bela Negara di Solo Bistro Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (13/12/2025). ANTARA/HO-Tim internal Muhammad Hatta

Solo (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menyampaikan pentingnya pilar kebangsaan untuk bela negara.

Pada audiensi dengan komponen Bela Negara di Solo Bistro Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (13/12) mengusung tema Empat Pilar Kebangsaan: Landasan Ideologi dan Integritas dalam Tugas Pengabdian kepada Negara.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan penghargaan tinggi pada segenap personel komponen bela negara atas pengabdian dan loyalitas selama ini.

“Sebagai anggota DPR RI dari Jawa Tengah V yang telah melalui berbagai dinamika bangsa, saya memahami bahwa tugas para personel bela negara membutuhkan lebih dari sekadar keberanian fisik, tetapi juga keteguhan ideologi. Itulah mengapa empat pilar kebangsaan adalah core values yang harus menyatu dalam setiap nadi pengabdian,” katanya.

Ia menjabarkan bahwa Pancasila adalah jiwa dan sumber moral bagi aparat dan Komponen Bela Negara.

“Sila ketiga, Persatuan Indonesia adalah komando utama yang harus dipegang teguh, melampaui segala perbedaan suku, agama, atau golongan di dalam tubuh institusi,” katanya.

Sedangkan UUD 1945 adalah pijakan hukum tertinggi yang mengatur tugas, wewenang, dan hak para personel komponen bela negara.

“NKRI adalah entitas final yang wajib Bapak/Ibu bela dengan segenap jiwa raga. Bhinneka Tunggal Ika adalah realitas masyarakat yang Bapak/Ibu lindungi, yang memerlukan pendekatan bijak, proporsional, dan manusiawi,” katanya.

Pada diskusi tersebut, ia juga menyampaikan sejumlah masukan, salah satunya terkait penyegaran ideologi berjenjang.

“Program penyegaran dan pendalaman empat pilar perlu dilakukan secara berkala dan kontekstual, mulai dari tingkat pangkat terendah hingga perwira, dengan studi kasus operasional terkini,” katanya.

Selain itu, juga diperlukan sinergi antara kelompok sipil dengan militer dalam pemahaman kebangsaan.

“Dalam hal ini perlu forum reguler antara unsur TNI/Polri dengan unsur sipil, seperti DPR, pemda, masyarakat untuk menyamakan persepsi dan membangun kepercayaan, mencegah miskomunikasi,” katanya.

Dari sisi pengawasan, pihaknya dari DPR RI berkomitmen terus memperjuangkan kesejahteraan bagi kalangan bela negara.

“Sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar integritas dan profesionalisme selalu terjaga. Kesejahteraan yang baik adalah benteng dari praktik-praktik yang menyimpang,” katanya.