"Pemerintah perlu mengkaji ulang rencana menaikkan harga elpiji karena jika subsidi dicabut maka harga elpiji 3 kg bisa mencapai Rp40 ribu hingga Rp45 ribu," kata anggota Komisi B DPRD Jateng Helmy Turmudhi di Semarang, Jumat.
Menurut dia, kebijakan pemerintah menaikkan harga elpiji 3 kg itu tidak tepat karena beban ekonomi masyarakat saat ini sudah sangat berat sehingga diharapkan rencana tersebut ditunda atau dibatalkan.
Ia menilai rencana pemerintah mencabut subsidi elpiji 3 kg dan akan mengganti dengan bantuan tunai kepada keluarga miskin yang diwujudkan dalam bentuk kartu tunai yang berisi saldo sebesar Rp42 ribu-Rp45 ribu sehingga bisa digunakan membeli elpiji "melon" itu justru akan menimbulkan permasalahan baru.
"Hal itu disebabkan data yang digunakan untuk sasaran keluarga yang mendapatkan kartu tunai tersebut belum tentu valid karena banyak kasus pendataan keluarga miskin yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga menimbulkan persoalan," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Ia mencontohkan, banyak kekeliruan pada data masyarakat miskin yang dikeluarkan BPS dan menjadi sumber data bagi penerima Kartu Jamkesmas sehingga banyak yang tidak tepat sasaran.
"Kondisi seperti ini bisa terulang dan dikhawatirkan banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan kartu tunai kompensasi pencabutan subsidi elpiji 3 kg," katanya.
Helmy mengaku lebih setuju jika pemerintah pusat memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan pengawasannya agar elpiji 3 kg tidak dibeli oleh masyarakat yang tergolong mampu.
