Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyatakan kesiapan dalam upaya memperkuat sistem pengamanan di Kawasan Industri Terpadu Batang yang diproyeksikan menjadi pusat industri nasional berskala global agar tetap kondusif dan aman.
Bupati Batang Faiz Kurniawan di Batang, Selasa, mengatakan bahwa sistem pengamanan di sekitar kawasan industri dipastikan akan dilakukan secara berlapis dan melibatkan lintas instansi.
"Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga aset nasional, memastikan kelancaran investasi, dan menciptakan lingkungan industri yang aman serta tertib," katanya.
Menurut dia, salah satu langkah konkret yang kini memasuki tahap akhir adalah peningkatan status Polres Batang menjadi Kepolisian Resor Kota (Polresta).
Perubahan status ini, kata dia, bukan sekadar perubahan nomenklatur melainkan bentuk penguatan peran dan kapasitas kepolisian dalam menghadapi dinamika keamanan wilayah yang diproyeksikan meningkat.
"Kawasan Industri Terpadu Batang memiliki sejumlah titik krusial yang dikategorikan sebagai aset nasional. Oleh karena, di beberapa titik krusial, titik penting, juga yang itu memang aset nasional perlu dilakukan penjagaan oleh TNI," katanya.
Ia mengatakan selain keterlibatan TNI, pihak kepolisian juga akan memperluas jangkauan pelayanan dengan menambah satuan kewilayahan seperti pembentukan kepolisian sektor baru di lokasi-lokasi yang dinilai memiliki aktivitas industri padat dan potensi gangguan keamanan.
Kemudian, kata dia, nantinya kepolisian juga akan membuka kepolisian sektor baru, kepolisian khusus, kepolisian subsektor di beberapa titik krusial.
"Selain itu, kami juga memperkuat penegakan ketertiban wilayah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penambahan personel Satpol PP menjadi bagian penting untuk memastikan ketertiban umum dan pengendalian tata ruang berjalan konsisten," katanya.
Faiz menambahkan penguatan Satpol PP menjadi langkah antisipasi untuk menghadapi dampak sosial dari urbanisasi seperti pemukiman ilegal, ketertiban pedagang kaki lima, hingga potensi gesekan sosial yang mungkin muncul bersamaan dengan pertumbuhan penduduk baru.
