Menaker: Pemerintah gandeng swasta tekan angka pengangguran dampak PHK

Karanganyar (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan pemerintah menggandeng swasta berupaya menekan angka pengangguran sebagai dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh industri padat karya.

"Pemerintah serius untuk merespons isu terkait kekhawatiran adanya PHK, masih tingginya tentang pengangguran dan lain-lain," kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat membuka program Pekan Wirausaha Sragen-Karanganyar di Mabes Convention Center, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin.

Ia mengatakan kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Perkumpulan Imajinasi Penaja Mula (IMPALA) yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Sragen dan Pemkab Karanganyar serta didukung penuh oleh PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) melalui Payung Program Keberlanjutan Sampoerna Untuk Indonesia.

Ia mengatakan kolaborasi serupa perlu terus didorong agar muncul inovasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baru di masa depan.

"Jadi ini satu solusi bagaimana kita mendorong perusahaan, pemerintah daerah bisa melakukan kolaborasi melibatkan yang lain, karena kami yakin isu juga penting untuk direspons, tidak hanya pemerintah daerah tapi pemerintah pusat," katanya.

Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi upaya luar biasa di tengah kondisi ekonomi saat ini.

"Kondisi ekonomi kita sekarang menuntut kita harus ada upaya yang luar biasa yang harus kita lakukan. Upaya itu harus kita lakukan secara bersama untuk menangkap berbagai peluang," katanya.

Ia mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong program-program serupa dengan harapan perusahaan swasta yang lain akan turut mengikuti jejak dari PT HM Sampoerna dengan mencetak pelaku UMKM baru di berbagai wilayah di Indonesia.

"Kami siap untuk memfasilitasi, men-support kegiatan yang sejalan dengan program pemerintah ini. Ini akan kita jadikan sebagai salah satu alternatif model untuk memecahkan permasalahan kita bersama," katanya.
 
Baca juga: Direktur Utama: PHK haram dalam usaha Sritex