Cilacap (ANTARA) - Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, optimistis tetap bisa mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional meskipun masa tanam pertama tahun 2023-2024 di sebagian besar wilayah tersebut mundur akibat dampak El Nino.
"Alhamdulillah, Cilacap pada tahun 2023 masih surplus hampir 300 ribu ton, sekitar 290 ribu ton lebih," kata Kepala Bidang Tanaman Pangan Dispertan Kabupaten Cilacap Mlati Asih Budiarti di Cilacap, Senin.
Kendati demikian, dia mengakui surplus tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Cilacap.
Dalam hal ini, kata dia, pihaknya juga harus turut memikirkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
"Oleh karena itu, kami harus meningkatkan produksi padi untuk menjaga kedaulatan pangan dan memenuhi kebutuhan pangan nasional," katanya.
Dia mengaku optimistis hal itu tetap dapat terwujud meskipun musim tanam pertama di sebagian besar wilayah Cilacap mundur akibat kemarau panjang yang dibarengi dengan fenomena El Nino.
Bahkan, kata dia, ada beberapa area persawahan yang telah ditanami padi pada bulan Desember sempat terkendala oleh ketersediaan air.
"Waktu itu pada bulan Desember sudah mulai hujan namun setelah dua minggu tidak ada hujan selama hampir dua minggu, sehingga yang sudah semai harus disemai ulang," katanya.
Dengan demikian, kata dia, musim tanam pertama yang seharusnya dapat dimulai pada bulan Oktober namun karena faktor cuaca baru dapat dilaksanakan pada bulan Januari.
Dia memperkirakan luasan sawah yang telah ditanami pada hingga saat ini sudah lebih dari 11 ribu hektare.
Selain itu, lanjut dia, saat sekarang juga ada area persawahan irigasi teknis di Kecamatan Sampang dan Maos yang merupakan pertanaman bulan September.
"Sementara ini hanya dua kecamatan yang mulai panen, karena masa tanamnya dilakukan pada bulan September atau sejak saluran irigasi dibuka," kata Mlati.
Pimpinan Cabang Perum Bulog Banyumas Rasiwan mengatakan pihaknya belum bisa membeli gabah hasil panen petani di Cilacap karena harganya masih terlalu tinggi atau di atas harga pembelian pemerintah (HPP) yang sebesar Rp5.000 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dan Rp5.100 per kilogram untuk GKP di tingkat penggilingan serta Rp6.200 per kilogram untuk gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan dan Rp6.300 per kilogram untuk GKG di tingkat gudang Bulog.
Dalam hal ini, kata dia, harga GKP di lapangan saat sekarang masih menyentuh Rp7.000 per kilogram dan GKG sebesar Rp8.000 per kilogram.
Kendati demikian, dia mengharapkan hasil panen padi tersebut dapat masuk ke pasar umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga harga beras di pasaran dapat terkendali.
"Masa panen raya di wilayah eks Keresidenan diperkirakan akan berlangsung pada bulan April," katanya.
Baca juga: Pemerintah diminta segera perbaiki saluran air Daerah Irigasi Serayu
Berita Terkait
Bupati Kudus ungkap kunci sukses masa depan siswa
Kamis, 2 Mei 2024 10:05 Wib
Membangun masa depan bersama Pendidikan Geografi UMP, pilihan cerdas mahasiswa baru
Rabu, 24 April 2024 15:52 Wib
Pemerintah berkomitmen percepat masa tanam padi
Selasa, 23 April 2024 16:39 Wib
KAI Semarang layani 1,043 juta penumpang selama masa Lebaran
Selasa, 23 April 2024 9:30 Wib
Mahmudah, "Kartini" masa kini yang 11 tahun "nyetir" truk tangki
Minggu, 21 April 2024 17:40 Wib
Terminal Tirtonadi pastikan PO dapat layani seluruh penumpang
Selasa, 16 April 2024 8:52 Wib
KAI Daop 6 cek jalur kereta jamin keandalan
Senin, 15 April 2024 23:00 Wib
Angka kecelakaan pada masa lebaran di Banyumas menurun
Senin, 15 April 2024 21:02 Wib