Jakarta (ANTARA) - Dirut PT PLN nonaktif Sofyan Basir, tersangka kasus korupsi terkait dengan kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1, mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sofyan resmi mengajukan praperadilan pada hari Rabu (8/5) dengan Nomor Perkara 48/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL terhadap termohon, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi c.q. pimpinan KPK dengan klarifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.
Dalam petitum permohonan praperadilan Sofyan, disebutkan misalnya dalam provisi menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari pemohon untuk seluruhnya.
Selanjutnya, memerintahkan termohon untuk tidak melakukan tindakan hukum apa pun, termasuk melakukan pemeriksaan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tidak melimpahkan berkas perkara dari penyidikan ke penuntutan dalam perkara.
Sebagaimana dimaksud pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019 dan Surat KPK R.I. Nomor: B 230/DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan.
Dalam pokok perkara disebutkan, misalnya, pertama menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya.
Kedua menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019; Surat KPK R.I. Nomor: B 230/DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan aquo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Ketiga, menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon terhadap pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019 dan Surat KPK R.I. Nomor: B 230/DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019 peri hal pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah tidak sah, tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Keempat, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019; Surat KPK R.I. Nomor: B 230/DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan.
Berita Terkait
Komisi X DPR sebut Semarang siap jadi kota pelajar
Kamis, 5 Oktober 2023 10:10 Wib
Sofyan Anif : SMK dan Sekolah Vokasi tumbuh ciri negara maju
Senin, 16 Januari 2023 16:37 Wib
Dosen dan mahasiswa UMS diminta kreasikan ide baru menuju WCU
Selasa, 28 Desember 2021 15:21 Wib
Rektor UMS minta para lulusan banyak berkontribusi bagi masyarakat
Sabtu, 18 Desember 2021 15:08 Wib
Menteri Sofyan akui ada pegawai ATR/BPN terlibat kasus pertanahan
Kamis, 18 November 2021 6:33 Wib
Jubir: ATR/BPN tidak alami kemunduran di bawah Sofyan Djalil
Kamis, 21 Oktober 2021 15:30 Wib
Menteri Sofyan Djalil serahkan lima sertifikat Urut Sewu ke KSAD
Rabu, 12 Agustus 2020 20:09 Wib
Legenda Persija Sofyan Hadi wafat
Rabu, 11 Maret 2020 14:27 Wib