Purwokerto (ANTARA) - Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas Prawoko Setyo Aji memastikan stok beras di wilayah eks Keresidenan Banyumas, Jawa Tengah, dalam posisi aman dan harga stabil menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
“Hal itu kami pastikan melalui ketersediaan pasokan serta pengawasan terpadu dari seluruh pemangku kepentingan di wilayah eks Keresidenan Banyumas yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, serta Banjarnegara,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.
Menurut dia, total stok beras yang tersedia di wilayah Banyumas mencapai 74.648.000 kilogram, terdiri atas beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 10.278.000 kilogram serta penyerapan petani lokal sebesar 66.340.000 kilogram.
Terkait dengan jumlah konsumsi masyarakat eks Keresidenan Banyumas, dia mengatakan jika mengacu data Badan Pangan Nasional (Bapanas), tingkat konsumsi masyarakat Indonesia rata-rata sebanyak 79,08 kilogram per kapita per tahun atau setara dengan 6,59 kilogram per kapita per bulan.
Oleh karena jumlah penduduk di wilayah eks Keresidenan Banyumas sekitar 5,94 juta jiwa, kata dia, total konsumsi beras masyarakat setempat mencapai 39.144.600 kilogram per bulan dan tidak semua dipenuhi oleh stok beras Bulog, juga dari pasar umum maupun petani.
Dengan demikian, lanjut dia, masyarakat tidak perlu risau karena stok cadangan pangan pemerintah sangat aman dan cukup untuk menghadapi akhir tahun.
“Kami siap menyalurkan kapan pun diperlukan untuk stabilisasi,” katanya.
Ia mengatakan stok tersebut tersebar di sejumlah gudang Bulog se-eks Keresidenan Banyumas sehingga mudah dimobilisasi.
Menurut dia, beras hasil penyerapan melalui program Sergap (Serap Gabah Petani) bersama TNI juga seluruhnya dalam kondisi baik dan layak berdasarkan standar perawatan Bulog.
Selain itu, stabilitas harga beras juga dijaga oleh pemerintah kabupaten di wilayah eks Keresidenan Banyumas, Bulog, TNI, dan Polri melalui Tim Pengendali Harga Beras yang aktif mengedukasi serta mengawasi pedagang.
“Tim kami terus memantau agar harga tidak melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi). Pengawasan dilakukan secara persuasif, sekaligus memastikan tidak ada pedagang yang mengambil keuntungan berlebihan,” katanya.
Ia mengatakan program Bantuan Pangan serta penyaluran beras SPHP dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram turut menjadi instrumen efektif menjaga keterjangkauan harga.
Bahkan, kata dia, beras SPHP tersedia di toko, pasar, hingga melalui Polsek dan Koramil. Pemerintah daerah juga rutin menggelar Gerakan Pangan Murah di berbagai desa.
Berdasarkan pemantauan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), lanjut dia, komoditas beras saat ini stabil dan tidak menjadi penyumbang inflasi.
“Dengan kerja sama seluruh pihak, kami perkirakan harga beras menjelang hingga setelah Nataru tetap stabil karena pasokan lancar, stok aman, dan kualitas terjaga,” katanya.
Ia mengharapkan kondisi ini membuat masyarakat dapat merayakan Nata 2025l dan Tahun Baru 2026 dengan tenang dan nyaman.
