Solo (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) RI menggelar Media Briefing di Solo, Jawa Tengah membahas Sekolah Rakyat (SR) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid, Minggu mengatakan dalam hal ini kementerian tersebut menjadi penengah antara pemerintah dengan media agar masyarakat mendapatkan informasi yang betul di tengah maraknya hoaks.
"Termasuk Sekolah Rakyat, apa-apa yang harus diketahui soal Sekolah Rakyat, karena media merupakan penentu arah publik, penggerak arah perubahan sosial," katanya.
Ia mengatakan pemerintah juga terbuka dengan segala masukan untuk hasil yang terbaik bagi masyarakat.
"Kami ingin dapat feedback dan masukan, setiap program tidak lahir sempurna dari awal, pasti ada masukan, itulah fungsi media, memberikan masukan," katanya.
Ia mengatakan insan media adalah mata dan suara serta kenyataan di lapangan.
"Jadi bukan berdasarkan isu. Media menghadirkan informasi yang jelas, apa yang kita lihat, agar masyarakat mendapatkan yang sebenarnya dari kita," katanya.
Terkait Sekolah Rakyat, pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan program yang diamanahkan oleh Presiden Prabowo ini bertujuan untuk mengentaskan masalah anak tidak sekolah dan putus sekolah di kalangan keluarga miskin.
Ia mengatakan saat ini ada sebanyak 63 Sekolah Rakyat yang telah berjalan pada 14 Juli 2025 dan Kemensos akan menambah 37 sekolah lagi untuk menggenapi target total 100 sekolah dengan jangkauan dari Aceh hingga Papua.
Untuk bangunan SR meliputi fasilitas ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru, mushola, lapangan, rumah dinas guru, ruang makan, UKS, dan lainnya.
Ia mengatakan program tersebut merupakan jawaban atas data mengkhawatirkan mengenai akses pendidikan. Ia mencontohkan kondisi di Jawa Tengah, puluhan ribu anak belum pernah atau putus sekolah di berbagai jenjang.
Pihaknya mencatat di Jawa Tengah ada 13.894 orang yang belum pernah atau putus sekolah di tingkat SD, 44.816 orang di tingkat SMP, dan 464.323 orang di tingkat SMA.
Menurut dia, meski sekolah negeri sudah gratis biaya operasional kenyataannya banyak keluarga tidak mampu yang masih terbebani dengan kebutuhan sehari-hari seperti seragam, transportasi, dan uang saku sehingga membuat anak-anak mereka terpaksa berhenti sekolah.
Oleh karena itu, melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 dan desil 2 yang merupakan kelompok masyarakat termiskin, Kemensos mencari calon siswa SR. Selanjutnya, para siswa ini bersekolah di Sekolah Rakyat dengan sistem asrama.
Ia memastikan mereka mendapatkan hak belajar dan seluruh kebutuhan harian dipenuhi secara gratis, mulai dari seragam, perlengkapan, hingga makanan bergizi.
