Magelang (ANTARA) - Sejumlah pelanggaran berpotensi pada tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan pada Pilkada 2024 dan pengawas harus mampu mencegah dari awal agar pelanggaran tidak terjadi.
Pengamat politik Naya Amin Zaini di Magelang, Senin, menyebutkan potensi pelanggaran tersebut, antara lain pencocokan dan penelitian (coklit) tidak sesuai prosedur, rapat hasil coklit tidak melibatkan stakeholder, majikan melarang karyawan mencoblos, politik uang, mahar politik, dan kampanye hitam.
Dia menyampaikan, seorang pengawas harus terus meningkatkan kualitas diri dengan memahami regulasi pemilihan yang berlaku dan mencermati perkembangan sosial politik dari tingkat pusat maupun lokal.
Ia mengatakan penindakan pelanggaran akan menguras tenaga dan pikiran pengawas, sehingga harus dicegah.
"Namun jika terjadi pelanggaran, lembaga pengawas harus tegas menegakkan regulasi. Jangan sampai justru menghindari penegakan hukum," katanya pada rapat kerja teknis yang digelar Panwascam Bandongan Kabupaten Magelang.
Mantan Ketua Bawaslu Kota Semarang itu mengatakan seorang pengawas harus terus meningkatkan kualitas diri dengan memahami regulasi pemilihan yang berlaku dan mencermati perkembangan sosial politik dari tingkat pusat maupun lokal.
Ia menyampaikan sumber daya manusia pengawas terbatas, misalnya hanya ada satu orang untuk pengawasan di tingkat desa/kelurahan. Oleh karena itu, pengawas harus mampu memobilisir berbagai pihak untuk menjadi pengawas partisipatif.
"Pengawas partisipatif ini berfungsi untuk sosialisasi pengawasan dan menyampaikan informasi pelanggaran pilkada pada pengawas," katanya sembari mengatakan menjadi pengawas untuk menindaklanjuti informasi dari pengawas partisipatif.
Dia menyampaikan pengawas seperti pengawas kelurahan/ desa dan panwaslu kecamatan untuk terus membina pengawas atau melakukan pembekalan pada komunitas pengawas partisipatif.
Ketua Panwaslu Kecamatan Bandongan Arif Zaini mengatakan kegiatan ini untuk penguatan sumber daya manusia pengawas di Kecamatan Bandongan.
"Kami juga mengikutsertakan komunitas pengawas partisipatif, dan pemuda sebagai perintisan desa antipolitik uang," katanya.
Berita Terkait
KPU Surakarta siapkan tema debat publik paslon Pilkada 2024
Kamis, 3 Oktober 2024 11:15 Wib
Aisyiah Kendal titipkan nasib guru PAUD dan TK ke Dyah Kartika-Benny Karnadi
Rabu, 2 Oktober 2024 20:10 Wib
KPU Kota Semarang menerima ribuan bilik suara Pilkada 2024
Rabu, 2 Oktober 2024 18:14 Wib
KPU Cilacap sortir bilik dan kotak suara Pilkada 2024
Rabu, 2 Oktober 2024 13:47 Wib
Tokoh agama di Solo ajak masyarakat ciptakan kondusivitas
Rabu, 2 Oktober 2024 9:09 Wib
Jelang pilkada, Wali Kota Semarang ajak jaga situasi tetap kondusif
Rabu, 2 Oktober 2024 9:04 Wib
Respati-Astrid gandeng UMKM datangkan lebih banyak wisatawan ke Solo
Rabu, 2 Oktober 2024 6:47 Wib
KPU Kabupaten Kudus menerima 4.640 bilik suara Pilkada 2024
Selasa, 1 Oktober 2024 19:02 Wib