Ekonom: Langkah Pemprov Jateng entaskan kemiskinan tepat dan sesuai jalur

id Kemiskinan, angka, prof lako, semarang

Ekonom:  Langkah Pemprov Jateng entaskan kemiskinan tepat dan sesuai jalur

Pengamat Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang Prof Andreas Lako. (Foto: Ist)

Semarang (ANTARA) - Pengamat Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang Prof Andreas Lako mengapresiasi program Pemerintah Provinsi Jateng dalam mengentaskan kemiskinan salah satunya Program Satu Desa Satu SKPD yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Prof Lako menyarankan semua program tersebut dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat lebih mempercepat penurunan angka kemiskinan.

"Satu Desa Satu SKPD, saya terus mengingatkan provinsi, jangan sampai hanya jadi sekadar lips service, tampilan politik dan masyarakat tidak begitu merasakan dampaknya. Saya melihatnya positif tapi harus berkelanjutan," kata Prof Lako di Semarang, Kamis.

Menurut Prof Lako program pengentasan kemiskinan harus berkelanjutan agar masyarakat benar-benar merasakan dampaknya dan sebisa mungkin didorong lebih mandiri.

"Jangan sekadar proyek, setelah itu hilang dan mati. Pengorbanan pemprov jangan mubazir. Kalau mau mendampingi, ya dampingi sampai berhasil. Harapan saya itu harus sungguh-sungguh, difokuskan. Kalau ini berhasil, luar biasa," imbuh Prof Lako.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) ini melihat langkah Pemprov Jateng mengentaskan kemiskinan sudah tepat dan sesuai jalurnya dan pendampingan harus dengan hati, merasakan apa yang warga rasakan, seperti merasakan bagaimana mereka bertahan, perjuangan, hingga mereka bisa membangun usaha dan bertahan.

"Mereka seperti bayi, besar dan sekolah. Mereka sudah berhasil? Tidak. Kita dampingi mereka hingga mandiri, baru pindah ke lainnya," katanya.

Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan wakilnya Taj Yasin Maimoen mengeluarkan instruksi setiap pendampingan di desa, langsung ditindaklanjuti dan tidak hanya satu desa, sejumlah SKPD melakukan pembinaan di lebih dari satu desa.

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah misalnya mendampingi 14 desa.

Kepala Dinas ESDM Jateng Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan desa yang didampingi tersebar mulai dari Desa Kalitengah di Rembang, Desa Gedebeg di Blora, Desa Ngrandah di Grobogan, Desa Bancak di Semarang, Desa Mayungan di Klaten. Selain itu, ada desa-desa lain di Kabupaten Demak, Jepara, Pekalongan, Purworejo, Pemalang dan Banjarnegara. Program pengentasan kemiskinannya pun berbeda-beda sesuai dengan kategori kemiskinan di wilayah tersebut.

Sujarwanto menjelaskan pendampingan dilakukan dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan jenis kemiskinan di setiap wilayah, kemudian memberikan bimbingan maupun bantuan sesuai kebutuhan warga desa.

Sujarwanto memberi contoh, saat mendampingi sebuah desa di Kabupaten Banjarnegara: produksi sampah yang melimpah di desa itu langsung ditindaklanjuti dengan pengolahan salak menjadi manisan hingga mencari mitra yang memasarkannya.

"Mereka sebenarnya sudah bisa membuat manisan salak, namun untuk penjualannya masih sulit. Nah, kami akhirnya mendampingi untuk mencarikan mitra pengusaha dari Wonosobo guna mencarikan pangsa pasar bagi petani-petani salak di sana," ungkapnya.

Berbeda dengan yang dilakukan di Desa Ngrandah, Kecamatan Grobogan, bantuan yang diberikan adalah ayam ternak bagi 500 keluarga dengan harapan ayam-ayam itu bisa menjadi nilai tambah ekonomi bagi ratusan keluarga miskin di wilayah itu.

"Tidak hanya itu, kami juga mengajak para pengusaha setempat untuk dapat mengucurkan dana CSR (Corporate Social Responsibility)untuk kemaslahatan warga miskin. Di Jepara, kami mengusulkan janda miskin tak bersuami dapat diterima bekerja di sebuah pabrik. Nah, terobosan itu akhirnya diikuti oleh pemerintah desa, yang akhirnya mengoordinasikan warga yang kurang mampu untuk mendapatkan pekerjaan. Harapannya, itu bisa berefek pada pupusnya kemiskinan," kata Sujarwanto.

Meskipun belum ada evaluasi mendetail terhadap program yang dilakukan tersebut, Sujarwanto meyakini berdasarkan respons masyarakat ikhtiar yang dilakukan Pemprov Jateng bisa mempercepat penurunan penduduk miskin.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan 0,22 persen dari 10,80 menjadi 10,58 persen. Pada periode Maret-September 2019 jumlah penduduk miskin turun 63.830 orang, dari 3,74 juta orang menjadi 3,68 juta orang. Jumlah itu tertinggi se-Indonesia.
 
Pengamat Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang Prof Andreas Lako. (Foto: Ist)
Pewarta :
Editor: Antarajateng
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar