Pemkot Magelang tempatkan HAM dasar pengambilan kebijakan publik

Rabu, 17 Desember 2025 00:03 WIB

Foto bersama kegiatan "Penguatan Kapasitas HAM dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak" di Aula Adipura Kencana Kantor Pemkot Magelang di Magelang, Selasa (16/12/2025). ANTARA/HO-Bagian Prokompim Pemkot Magelang

Magelang (ANTARA) - Arah kebijakan Pemerintah Kota Magelang linier dengan program pemerintah pusat yang menempatkan hak asasi manusia (HAM) sebagai dasar dalam setiap pengambilan kebijakan publik, kata Wali Kota Magelang Damar Prasetyono.

"Perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi bagian penting dari upaya tersebut," katanya saat berbicara pada kegiatan "Penguatan Kapasitas HAM dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak" di Aula Adipura Kencana Kantor Pemkot Magelang di Magelang, Selasa.

Tak dimungkiri, kata dia, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih ditemukan di daerah setempat.

Namun, kata dia, tren kasus tersebut terjadi penurunan yang satu di antaranya dipengaruhi peningkatan kesadaran masyarakat.

"Sekarang apa-apa cepat viral di media sosial. Ini juga menjadi bagian dari penguatan HAM. Masyarakat jadi lebih berani bersuara," katanya.

Ia menjelaskan isu HAM menjadi hal fundamental bagi kelangsungan manusia, khususnya bangsa dan negara, sehingga setiap program dan kebijakan di Kota Magelang selalu menempatkan HAM sebagai prioritas utama.

Untuk memperluas edukasi terkait dengan HAM, dia mendorong mengaktifkan berbagai grup WhatsApp di tingkat masyarakat sebagai sarana literasi HAM.

Menurut dia, masih banyak masyarakat belum menyadari bahwa tindakan yang dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari justru dapat melanggar HAM.

Damar mengapresiasi kolaborasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) Kota Magelang dengan Kementerian HAM sebagai wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penguatan kapasitas HAM.

Staf Khusus Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Internasional Menteri HAM Stanislaus Wena menyoroti tantangan baru kekerasan terhadap perempuan dan anak di era digital, termasuk ancaman penyalahgunaan teknologi akal imitasi (AI).

"Kekerasan verbal terhadap perempuan, kini banyak muncul dalam bentuk ancaman foto atau konten yang dimanipulasi dengan AI," ujarnya.