Pengamat : Wacana konversi air laut jadi tawar bisa dilakukan tapi mahal

Solo (ANTARA) - Pengamat lingkungan hidup dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Prabang Setyono menyebut wacana konversi air laut menjadi air tawar yang disampaikan oleh Ahmad Luthfi pada debat Pilkada Jateng lalu bisa dilakukan.

"Kalau memungkinkan teknologi sudah jelas memungkinkan," katanya di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Ia mengatakan yang harus diperhatikan adalah dari sisi biaya operasional.

"Kalau dari sisi teknologi sangat memungkinkan tapi biaya operasionalnya yang mahal jadi harus perlu diperhatikan," katanya.

Ia mengatakan teknologi tersebut juga diterapkan oleh Singapura. Meski demikian, tidak seluruhnya kebutuhan air bersih masyarakat dipasok dari hasil pengolahan air laut ini.

"Singapura sebagian masih menggunakan air sungai dari Malaysia," katanya.

Ia mengatakan beberapa alternatif lain yang dapat dilakukan untuk mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat adalah dengan memanfaatkan air permukaan.

"Selain itu juga bukit-bukit yang ada di sekitar Gunung Pati dan sebagainya masih banyak kalau mau dieksplor itu tangkapan airnya," katanya.

Sebelumnya, pada debat publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pasangan calon Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen memaparkan salah satu rencana dalam memimpin provinsi tersebut, yakni soal ketersediaan air minum di Jawa Tengah.

Luthfi mengatakan ketersediaan air minum merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Jawa Tengah.

Dengan dukungan pemerintah pusat dan sinergi dengan lembaga daerah, Luthfi mengatakan akan mengoptimalkan peran PDAM untuk mengolah air asin menjadi air tawar.

Mereka berencana untuk mempercepat pengadaan teknologi konversi air laut menjadi air bersih, yang tidak hanya mengatasi kekurangan air minum tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Beberapa isu lain yang juga diangkat yakni upaya mengatasi masalah sanitasi menuju Jawa Tengah yang lebih sehat.

Luthfi mengatakan melalui program jambanisasi akan disediakan fasilitas sanitasi dasar yang layak di seluruh wilayah.

"Sanitasi yang memadai, terutama di desa dan daerah tertinggal, menjadi bagian dari visi pembangunan yang merata dan berkelanjutan," katanya.