Pekalongan (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cabang Tegal, Jawa Tengah memfasilitasi sinergi tujuh tim pengendalian inflasi daerah (TPID) eks-Keresidenan Pekalongan dalam upaya mengendalikan inflasi di kawasan tersebut.
Kepala Kantor Perwakilan BI Cabang Tegal M Taufik Amrozy di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya berupaya membantu masyarakat dengan membuka kegiatan operasi pasar murah di beberapa lokasi untuk membantu penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
"Secara jumlahnya (penyediaan kebutuhan pokok) kalau dihitung matematis memang kecil namun inflasi itu bermain pada tataran ekspektasi," katanya.
Dikatakan, kegiatan operasi pasar murah yang dilaksanakan di beberapa titik ini sebagai bukti kepedulian pemerintah untuk memastikan persediaan kebutuhan pokok masyarakat aman dan stabil.
Demikian pula, kata dia, tujuan kegiatan penguatan sinergi pengendalian inflasi bersama tujuh TPID adalah mempertajam gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di daerah.
Sebanyak tujuh TPID tersebut terdiri atas Pemerintah Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Brebes.
Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin mengatakan bahwa kegiatan penguatan sinergi ini bisa dijadikan ajang berkumpul para TPID Kabupaten/Kota eks-Keresidenan Pekalongan yang difasilitasi oleh Kantor Perwakilan BI Tegal untuk menyampaikan pada kepala daerah yang menjadi pemasokr kebutuhan pokok masyarakat.
"Salah satu pemicu kenaikan inflasi adalah dari harga pasokan kebutuhan pokok," katanya.
Menurut dia, jika harga pasokan kebutuhan pangan bisa diturunkan dan para pedagang tidak terlalu tinggi meraup keuntungannya maka hal itu bisa diturunkan sehingga tingkat inflasi pun masih bisa dikendalikan.
"Hal ini tentunya dapat meringankan beban masyarakat selaku konsumen," kata Salahudin.
Ia menambahkan upaya yang dilakukan oleh pemkot dalam mengendalikan inflasi daerah di antaranya dengan meningkatkan produksi pertanian serta melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pemangku kepentingan terkait dalam memastikan stok kebutuhan pokok masyarakat.