Purwokerto (ANTARA) - Debat calon wakil presiden (cawapres) pada 17 Maret 2019 mendatang perlu membahas mengenai pentingnya setiap daerah memiliki perda mengenai pengembangan dan pelestarian budaya daerah.
"Tujuannya untuk mendorong setiap kepala daerah membuat perda yang esensinya adalah langkah nyata mengenai program pelestarian dan pengembangan budaya," kata pemerhati budaya dari Universitas Jenderal Soedirman, Bambang Widodo, di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.
Dengan demikian, kata dia, diharapkan pelestarian dan pengembangan budaya dapat diwujudkan dalam perilaku sosial budaya masyarakat di suatu daerah dengan dukungan pemerintah dan komponen masyarakat setempat.
Para calon wakil presiden, kata dia, juga perlu membahas mengenai pentingnya membangun karakter bangsa Indonesia yang selaras dengan kepribadian budaya Indonesia.
"Masyarakat tentu ingin mengetahui komitmen para calon wakil presiden terkait budaya, ingin mengetahui bagaimana komitmen politik yang terarah dan sistemik bagi pembangunan budaya Indonesia," katanya.
Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan misalkan penerapan pendekatan kultural dan edukasi untuk pengembangan budaya.
"Pembangunan budaya perlu dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan kultural dan edukasi," katanya.
Pendekatan kultural misalnya memberikan ruang kepada seniman, budayawan, dan masyarakat dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya Indonesia.
"Hal ini bisa bersifat fisik ataupun nonfisik. Ruang ini harus mendapat dukungan sepenuhnya dari segenap pemangku kepentingan," katanya.
Sementara itu, pendekatan edukasi dilakukan dengan membuat regulasi mengenai kurikulum muatan budaya lokal.
"Pemerintah bisa membuat regulasi yang mewajibkan lembaga pendidikan formal dari tingkat dasar hingga menengah untuk membuat kurikulum muatan budaya lokal termasuk di dalamnya membuat praktikumnya. Termasuk juga bagi lembaga pendidikan formal yang berbasis agama," katanya.
Sementara itu, debat calon wakil presiden akan digelar pada 17 Maret 2019 mendatang dengan tema "Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Sosial dan Budaya".