Brebes, ANTARA JATENG - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI mendesak pemerintah pusat membangun bendungan karet di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai upaya membantu petani dalam melakukan budi daya tanaman bawang merah.
Anggota Komisi IV DPR RI, Nasith Umar di Brebes, Selasa, mengatakan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi para petani bawang merah di Kabupaten Brebes adalah masalah pengairan yang kurang baik.
"Oleh karena, kami mendesak kepada pemerintah pusat agar permasalahan pengairan di Kabupaten Brebes mendapat prioritas," katanya.
Permasalahan yang terjadi sekarang yang dihadapi petani, kata dia, adalah saat musim hujan maka air akan menenggelamkan tanaman bawang karena kondisi laut sudah tidak sanggup menampungya.
"Adapun pada musim kemarau, tidak ada air. Nah, disini perlu ada konstruksi khusus dengan dibuatkan bendungan karet meski hal ini perlu biaya besar," katanya.
Nasith Umar yang juga sebagai politisi Partai Demokrat ini minta para petani bisa membuat proposal yang ditujukan pada Dinas Pekerjaan Umum dengan tembusan sumber daya alam (SDA) untuk membangun bendungan itu.
"Karena pembangunan bendungan karet ini diperkirakan akan menelan anggaran yang relatif cukup besar maka bisa menggunakan dana pusat untuk mewujudkannya," katanya.
Ia menambahkan dengan dibangunnya bendungan karet nantinya petani bisa meningkatkan hasil produk bawang merah agar mereka bisa untung.
Berita Terkait
Polisi tangkap pengemudi mobil pelaku tabrak lari di Jalan Citarum
Jumat, 26 April 2024 20:22 Wib
RSUD Batang: Penyakit tidak menular mendominasi layanan kesehatan
Jumat, 26 April 2024 16:32 Wib
7.975 calon mahasiswa ikuti UTBK SNBT 2024 di Untidar
Jumat, 26 April 2024 16:23 Wib
Polres Temanggung musnahkan 36 kilogram bubuk petasan
Jumat, 26 April 2024 16:22 Wib
Pemusnahan barang bukti bubuk mercon hasil operasi Pekat Candi 2024 di Temanggung
Jumat, 26 April 2024 16:19 Wib
Pasar Seni Boyolali
Jumat, 26 April 2024 16:15 Wib
Bawaslu Kudus siap berikan keterangan gugatan PHPU di MK
Jumat, 26 April 2024 15:37 Wib
Gibran sebut soal koalisi menunggu arahan Prabowo
Jumat, 26 April 2024 15:37 Wib