"Pada Desember 2015 terjadi perubahan pimpinan KPK, sebagai kaum laki-laki, saya tantang kaum perempuan untuk applied menjadi pimpinan KPK," kata Ruki di gedung KPK Jakarta, Selasa.
Hari ini KPK melangsungkan peringatan satu tahun gerakan "Saya Perempuan Anti-Korupsi" (SPAK) dengan memasang spanduk raksasa ukuran 14 x 17 meter oleh enam orang perempuan pemanjat yaitu Sri Bimastuti (60) berprofesi sebagai arsitek dan Kartini Petualang, Emi Zaenah (37) bekerja sebagai pelatih panjat tebing, Yuanita Adilia Pratami (24) seorang mahasiswi, Winda Widiasari (24) mahasiswi yang juga anggota Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Universitas Indonesia, Zenit Julita Sari (22) juga anggota Mapala UI dan Ellyn Saputra (53) pendaki mancanegara yang juga Kartini Petualang.
Spanduk tersebut dipasang dari lantai 9 gedung KPK di sisi timur gedung dan disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani Puan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Siti Nurbaya, istri Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, pegawai KPK dan sejumlah agen SPAK.
"Dengan gerakan SPAK, perempuan kini mulai kritis menanyakan asal uang suaminya, tidak menggunakan fasilitas kantor dari suaminya. Di beberapa daerah bahkan tumbuh kesadaran untuk tidak memberikan uang kepada dosen penguji skripsi bahkan ada satu perusahaan outbond yang tegas menyatakan untuk menolak kuitansi yang di-mark up," ungkap Ruki.
Menurut Ruki, SPAK sudah tersebar ke 13 provinsi yaitu DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Jawa Barat, Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat dengan 200 agen SPAK.
Ia pun mengucapkan terima kasih kepada para agen SPAK yang sudah membantu penyebaran gerakan antikorupsi tanpa dibayar.
Menkokesra Puan Maharani yang juga menyampaikan sambutan menyatakan ada peningkatan posisi perempuan di jabatan-jabatan publik. Contohnya jumlah pegawai negeri sipil perempuan sebesar 48 persen, perempuan di posisi eselon I berjumlah 15,4 persen, eselon II ada 12,2 persen, eselon III mencapai 19 persen.
"Kalau ada pimpinan KPK juga perempuan, maka ini adalah jabatan strategis yang membawa pengaruh dahsyat untuk negeri ini," ungkap Puan.
Berita Terkait
Ruki Mengumpamakan KPK seperti Pesepakbola Asing yang Sering Dijegal di Liga Indonesia
Jumat, 7 Juli 2017 17:28 Wib
Ruki Nilai Tindakan Hak Angket DPR Terhadap KPK Langkah Mundur Pemberantasan Korupsi
Jumat, 7 Juli 2017 16:28 Wib
Ruki minta Tiga Deputi Baru KPK Menjadi Penegak Hukum Taat pada UU
Kamis, 15 Oktober 2015 11:03 Wib
Ruki: Pimpinan KPK Tidak Akan Setuju dengan Revisi UU KPK
Kamis, 18 Juni 2015 15:14 Wib
Ruki Jelaskan Tiga Kekalahan KPK dalam Sidang Prapradilan
Kamis, 18 Juni 2015 14:20 Wib
Kabareskrim: Ruki datang Pastikan Kasus yang Dtangani Bareskrim tidak Bentrok
Jumat, 27 Februari 2015 13:06 Wib
Ruki Tegaskan KPK Tetap Usut Kasus BG
Sabtu, 21 Februari 2015 15:39 Wib
Ruki Lepas Jabatan Komisaris Utama BJB
Jumat, 20 Februari 2015 17:54 Wib