Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi optimistis bahwa 50 persen dari 8.532 koperasi desa/kelurahan Merah Putih di wilayah tersebut yang sudah berbadan hukum akan beroperasi pada tahun ini.
"Ada 11 di tempat kita yang sudah berjalan (mockup), sudah terima sertifikat dari menteri koperasi,” katanya, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Indonesia di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Senin.
Sebelas koperasi yang sudah berjalan dan menjadi percontohan di Jateng adalah KDMP Bentangan, Wonosari, Klaten; KDMP Sumbung, Cepogo, Boyolali; KDMP Bengkal, Kranggan, Temanggung; KDMP Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo; KDMP Bawang, Kabupaten Banjarnegara.
Kemudian, KDMP Ponggok, Polanharjo, Klaten; KDMP Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar; KDMP Tampirwetan, Candimulyo, Magelang; KDMP Sidamulya, Wanasari, Brebes;KDMP Sukobubuk, Pati; dan KKMP Banyuanyar, Banjarsari, Kota Surakarta.
“Target sampai akhir tahun paling tidak separuh sudah beroperasi, (meski, red.) tidak semua langsung operasional. Minimal bertahap dan berlanjut kita penuhi," katanya.
Dengan peluncuran koperasi tersebut, ia berharap mampu mengungkit potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan masing-masing kepala daerah, mulai gubernur, bupati/wali Kota, sampai kepala desa dan lurah sudah mendapatkan perintah dari Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh koperasi yang dibentuk.
Pengawasan pertama dalam urusan badan hukum, tetapi dalam kaitan ini seluruh koperasi desa dan kelurahan di Jateng sudah berbadan hukum. Kedua, pengawasan terkait kesiapan sarana-prasarana seperti infrastruktur maupun produk unggulan yang ada di daerah setempat.
"Kami sesuaikan. Oleh karena itu, nanti seluruh koperasi akan segera membentuk gerai-gerai," kata mantan Kapolda Jateng itu.
Koperasi desa dan kelurahan Merah Putih setidaknya memiliki tujuh gerai usaha, meliputi apotek, klinik kesehatan, agen Pos Indonesia, simpan pinjam, sarana pertanian dan peternakan, gerai bahan pokok penting termasuk elpiji, dan gerai lainnya.
Pengawasan yang dilakukan juga terdiri atas pendampingan terhadap koperasi desa/kelurahan yang dilakukan secara simultan dan bertahap sesuai kemampuan dan perkembangan koperasi.
"Jadi, tidak serta merta langsung siap. Minimal sarana infrastruktur kami perkuat dulu untuk operasional koperasi. Kami dampingi, bisa tiga bulan, bisa empat bulan, sampai terus berkembang," katanya.
Peluncuran itu juga dihadiri Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie, Mendagri Tito Karnavian, dan pejabat lainnya.
