Gubernur Jateng menegaskan pelayanan publik jadi ukuran utama kinerja birokrasi

Kamis, 15 Januari 2026 18:44 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat melantik 1.049 pejabat, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (15/1/2026). ANTARA/HO-Pemprov Jateng.

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pelayanan publik menjadi ukuran utama kinerja birokrasi yang harus dipegang oleh jajaran aparatur sipil negara (ASN).

"Masyarakat sebagai ndoro (tuan), jenengan (anda) sebagai pelayan. Hindari 'public complain', baik administrasi maupun operasional," katanya, di Semarang, Kamis.

Menurut dia, ASN merupakan garda terdepan dalam mendukung pembangunan di Jateng sehingga harus bekerja secara solid.

Hal tersebut disampaikannya saat melantik 1.049 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.

Dari 1.049 pejabat yang dilantik, terdiri dari 46 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 380 Pejabat Administrator, dan 623 Pejabat Pengawas.

Pelantikan itu juga menjadi bagian dari penataan organisasi perangkat daerah, seiring seiring penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemprov Jateng.

Ia meminta pejabat yang baru dilantik menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas.

"Ujungnya adalah bagaimana itu memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena birokrasi kita adalah melayani," katanya.

Ia memastikan bahwa pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Jateng dilakukan berdasarkan sistem merit dan tidak bisa direkayasa.

Para pejabat yang dilantik telah melalui proses sesuai ketentuan dan kualifikasi yang ditetapkan oleh instansi pembina.

"Bapak dan Ibu yang menduduki jabatan itu sudah kualifikasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kemendagri. Sistem merit lah yang menentukan jabatan berdasarkan profesionalisme," katanya.

Luthfi juga mengibaratkan birokrasi sebagai mesin yang hanya akan berjalan jika ditopang kinerja aparatur, serta menekankan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Saya pengin kita 'clean and good governance'. Siapa yang nitip langsung saya coret. Jangan coba-coba menawar. Hukumnya haram bagi saya," kata mantan Kapolda Jateng itu.

Baca juga: Wali Kota Semarang sebut capaian IPM sangat tinggi