KPK : Program Desa Antikorupsi untuk kemakmuran masyarakat

Magelang (ANTARA) - Program Desa Antikorupsi bisa untuk menyejahterakan masyarakat dengan penggunaan anggaran desa sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, kata Ketua Tim Bimtek Desa Antikorupsi KPK RI Rino Haruno.

"Kegiatan ini sebagai bentuk dan bukti komitmen bahwa Pemkab Magelang ingin agar kepala desa dan aparatnya terhindar dari korupsi," kata Rino Haruno pada Bimtek Program Desa Antikorupsi di Balkondes Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Rabu.

Program Desa Antikorupsi ini adalah program yang diinisiasi oleh KPK bekerja sama dengan Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, dan Kementerian dalam negeri.

"KPK dengan beberapa kementerian melakukan langkah-langkah nyata dalam hal ini menginisiasi program Desa Antikorupsi agar tata kelola pemerintahan desa dan masyarakat paham bagaimana menghindari korupsi," katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto mengatakan bahwa bimbingan teknis desa antikorupsi oleh KPK RI bisa memudahkan kepala desa dan perangkat desa dalam memenuhi indikator desa antikorupsi sesuai dengan pedoman dari KPK.

Ia menyampaikan terima kasih karena Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur menjadi salah satu desa dari 29 desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Desa Antikorupsi.

Mengingat pemerintah desa mendapat anggaran yang cukup besar dari pemerintah pusat, kata dia, dalam upaya mencegah korupsi dan mewujudkan akuntabilitas yang transparansi serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, perlu pemahaman tentang desa antikorupsi.

Menurut dia, program desa antikorupsi ini nantinya bisa diarahkan guna memperluas jangkauan desa yang dapat dijadikan sebagai desa antikorupsi dengan penerapan lima indikator penilaian desa antikorupsi yang ditetapkan oleh KPK RI, yaitu penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, peningkatan indikator pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

"Mari bersama-sama mewujudkan desa yang transparansi dan berintegritas di Kabupaten Magelang guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, berdaya saing dan amanah (Sedaya Amanah)," katanya.

Ia berharap desa di daerah ini bisa mendukung kegiatan Mujudke Pemerintahan lan Masyarakat Desa Berintegritas Kanggo Nggayuh Desa Sing Ora Korupsi, artinya mewujudkan pemerintahan dan masyarakat desa berintegritas untuk mendorong desa yang tidak korupsi.